ADAKITANEWS, Blitar – Penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) wajib mengetahui beberapa aturan yang berubah. Salah satunya, saat ini penerimaan bantuan tidak dalam bentuk uang melainkan non tunai yang bisa diambil dengan menggunakan kartu PKH.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romelan mengatakan, berkaitan dengan perubahan itu pihaknya telah melakukan sosialisasi bantuan sosial PKH pada Selasa (20/02) di Pendopo Sasana Adi Praja Kanigoro.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini setiap penyaluran PKH harus tuntas pada bulan itu dengan menggunakan sistem triwulan. Misalnya, Januari, Februari, dan Maret, maka penyalurannya harus Februari ini, demikian juga seterusnya.

“Jadi memang dari segi waktu penyaluran ada perubahan. Misalkan penyaluran bulan Januari, Februari, dan Maret, maka penyalurannya harus satu bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari,” kata Romelan saat ditemui usai sosialisasi.

Selain itu, lanjut Romelan, saat ini bantuan sosial tersebut tidak akan diberikan lagi dalam bentuk uang, tetapi bentuknya non tunai, dimana menggunakan kartu yang akan digesek di tempat yang sudah ditentukan. Untuk besarnya bantuan, pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga sebesar Rp 500 ribu, terakhir triwulan keempat Rp 390 ribu.

“Kita sudah mempersiapkan semuanya. Tapi penyaluran triwulan pertama ini akan menjadi evaluasi kita untuk penyaluran berikutnya agar lebih baik lagi,” jelasnya.

Romelan menambahkan, total jumlah penerima bantuan sosial PKH tahun 2017 di Kabupaten Blitar adalah sebanyak 27 ribu. Dan tahun 2018 ini bertambah menjadi 51 ribu. Hal itu karena secara nasional juga ada penambahan yang cukup banyak, dari 6 juta penerima menjadi 10 juta penerima.

“Kalau kendala penyaluran diantaranya para keluarga penerima ini jarang yang mengetahui kaitannya dengan kartu ATM. Namun melalui sosialisasi yang sudah kita lakukan, saat ini masyarakat sudah bisa menggunakan kartu PKH ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dan Restorasi Sosial (KKKRS), Hotman mengaku, progres pemerintah memang menaikkan jumlah penerima bantuan PKH dari sebelumnya 6 juta menjadi 10 juta. Dan diperkirakan tahun 2019 akan ditambah lagi menjadi 15 juta.

“Artinya pemerintah konsen sekali bagaimana mengatasi kemiskinan ini,” kata Hotman.

Menurut laporan Kadis, lanjut Hotman, angka kemiskinan di Kabupaten Blitar ini jauh dibawah kemiskinan ditingkat provinsi yakni 9,8 persen. Artinya baik secara penelitian maupun survei-survei, bantuan sosial PKH ini akan memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Blitar ini.

“Untuk mengantisipasi salah sasaran, tentunya bantuan ini tidak digelontorkan begitu saja, ada pendampingan. Artinya ada petugas di lapangan yang memastikan bahwa bantuan ini diberikan tepat sasaran,” pungkasnya.

Masih di tempat yang sama, Anggota Komisi VIII RI, An’im Mahrus mengatakan, penambahan jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kabupaten Blitar ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Pihaknya pun mengapresiasi kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin.

Menurutnya, sudah disampaikan bahwa program PKH ini adalah sebuah stimulan. Artinya pemerintah memberikan semangat kepada keluarga yang kurang mampu untuk bagaimana semakin rajin dan terpancing untuk mempunyai prestasi sehingga kedepannya tidak menjadi beban pemerintah, tapi justru memberi prestasi sebagai anak bangsa yang memang didukung oleh Pemerintah.

“Kalau di daerah-daerah masih ada yang belum tepat sasaran, saya kira wajar. Kalau memang presentasenya tidak banyak masih bisa dimaklumi. Kita percayakan kepada BPS, lebih teliti dalam mendata data kemiskinan,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana Sosialisasi penyaluran bantuan sosial PKH.(foto : fathan)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/02/200218-fat-blitar-pkh-1-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/02/200218-fat-blitar-pkh-1-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,blitar,Pkh,program keluarga harapan
ADAKITANEWS, Blitar - Penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) wajib mengetahui beberapa aturan yang berubah. Salah satunya, saat ini penerimaan bantuan tidak dalam bentuk uang melainkan non tunai yang bisa diambil dengan menggunakan kartu PKH. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romelan mengatakan, berkaitan dengan perubahan itu pihaknya telah melakukan...