Berantas Mafia Tanah, Polres Blitar Kota dan BPN Bentuk Satgas Anti Mafia

663

ADAKITANEWS, Kota Blitar – Polres Blitar Kota bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar membentuk Satgas Anti mafia Tanah, Rabu (01/11). Pembentukan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolres Blitar dengan Kepala BPN Kota Blitar.

Kapolres Blitar, AKBP Heru Agung Nugroho mengatakan, satgas ini nantinya akan menangani persoalan tanah yang terjadi di masyarakat. Ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan tingkat pusat antara Mabes Polri dengan Kementerian Agraria/BPN.

“Ini adalah bentuk kerjasama untuk penyelesaian masalah tanah. Tujuan utamanya untuk memberantas mafia tanah. Agar tidak ada sengketa atau permasalahan mengenai tanah. Apabila ditemukan mafia tanah tentu akan kita pidanakan,” kata Kapolres, Rabu (01/11).

Dengan penandatanganan MoU ini, lanjut AKBP Heru, satgas anti mafia tanah akan langsung bekerja. Pihaknya pun berkomitmen akan memberantas mafia tanah.

Menurutnya, selama ini banyak proses pengurusan sertifikat tanah terhenti karena ulah mafia tanah. “Sebenarnya dari pemohon syarat administrasi sudah lengkap, tapi karena ada campur tangan mafia tanah akhirnya proses menjadi terbengkalai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Blitar, Winduno mengatakan, pembentukan satgas anti mafia tanah ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, dengan adanya satgas ini pihaknya akan saling berkoordinasi dan memberikan masukan dengan Polres Blitar Kota.

Winduno juga menjelaskan, untuk perantara atau makelar pada pengurusan sertifikat tanah tidak akan ditindak sejauh mereka tidak merugikan masyarakat.

“Kalau merugikan tentu kita akan tindak. Beberapa contoh yang merugikan itu seperti memalsukan surat-surat tanah, sehingga akan ada masalah dikemudian hari,” papar Winduno.

Lebih lanjut Winduno mengungkapkan, satgas anti mafia ini melibatkan semua seksi yang ada di BPN. Termasuk seksi penanganan masalah pertanahan dan juga melibatkan dari seksi hubungan hukum pertanahan serta seksi pengukuran dan sebagainya.

“Kita semua akan terlibat langsung dengan satgas anti mafia ini,” ujarnya.

Winduno yang juga Plt Kepala BPN Kabupaten Blitar ini menyatakan, bahwa kasus soal tanah paling banyak ada di Kabupaten Blitar. Karena wilayah Kabupaten Blitar banyak tanah perkebunan. Menurutnya, tanah perkebunan kadang bersengketa dengan masyarakat sekitar.

“Semoga dengan adanya satgas anti mafia ini, masyarakat bisa lebih mudah mengurus sertifikat,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana penandatanganan MoU pembentukan satgas anti mafia tanah.(foto : fathan)