ADAKITANEWS, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), berkomitmen akan menjadi daerah tertib ukur dalam dunia jual beli.

Hal itu dinyatakan dalam penandatanganan komitmen kerja antara Pemkab Sidoarjo dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk pembentukan Daerah Tertib Ukur tahun 2018, yang dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah bersamaan dengan delapan kepala daerah lainnya dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, di Bandung, Jumat (23/03).

Sebelum adanya penanda tanganan ini, Pemkab Sidoarjo sudah mempunyai UPT Metrologi Legal (ML) sebagai fungsi pemantau alat ukur transaksi jual beli yang ada di seluruh wilayahnya, berdasarkan pada ukuran, takaran, dan timbangan. Hal itu merupakan gabungan dari berbagai kegiatan di bidang metrologi legal, seperti pendataan alat ukur, sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan tera atau tera ulang serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan.
‎‎
Selain Kabupaten Sidoarjo, delapan daerah lain yang disiapkan menjadi daerah tertib ukur yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Tasikmalaya, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Ambon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Buleleng dan Kota Pekanbaru. Selain itu juga ditetapkan 198 Pasar Tertib Ukur di 90 Kabupaten/Kota.

“Saya sudah menandatangani komitmen kerja pembentukan daerah tertib ukur,” ujar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.‎

Saiful Ilah berharap, dengan adanya komitmen kerja seperti ini, tinggal selangkah lagi untuk bisa mewujudkan Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah tertib ukur. Ia pun berharap Disperindag sebagai Dinas terkait bisa‎ memberikan bimbingan, instruksi, arahan kepada semua pihak yang berhubungan dengan jual beli atau perdagangan untuk ‎mewujudkannya. ‎”Beberapa waktu lalu Sidoarjo dapat penghargaan pasar tertib ukur. Semoga Sidoarjo tertib ukur bisa segera tercapai,” harap Bupati dua periode tersebut.

Sementara itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, salah satu implementasi penataan sistem pasar dan kepastian penyerahan barang/jasa adalah kewajiban pengusaha atau pedagang untuk menggunakan alat ukur yang legal.

Semua itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. ‎Yaitu, jaminan kebenaran dalam hal penggunaan alat ukur, khususnya dalam transaksi perdagangan menjadi hal yang penting peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran.

Secara tidak langsung, dampak ekonomi pada proses pengukuran sangat berpengaruh terhadap PDB maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk membentuk Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur yang merupakan program sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah, khususnya pemerintah daerah tentang pentingnya kebenaran hasil pengukuran.‎

Dikatakan, pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur dimulai pada 2010. Dan sampai tahun 2017 telah ditetapkan 32 Daerah Tertib Ukur dan 943 Pasar Tertib Ukur. Tahun ini, lanjutnya, dicanangkan 9 calon Daerah Tertib Ukur Tahun 2018, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Tasikmalaya, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Ambon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Buleleng dan Kota Pekanbaru.

Terpisah, Kepala Disperindag Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan dalam memaksimalkan UPT Metrologi Legal (ML), pihaknya bukan hanya mampu memberi sumbangsih signifikan bagi PAD, namun juga untuk mewujudkan Sidoarjo menjadi Daerah Tertib Ukur.

“Untuk tahun ini Disperindag menargetkan pemasukan Rp 1,2 miliar dari UPT Metrologi Legal. Tahun lalu memberikan masukan PAD sebesar Rp 500 juta lebih. Dan ‎pendirian UPT ML adalah untuk melindungi warga Kota Delta dari oknum penjual nakal yang mencurangi timbangan. Nantinya, seluruh timbangan di pasar-pasar Sidoarjo harus memiliki Cap Tanda Tera (CTT),” harap Fenny.(sid3)

Keterangan gambar : Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah saat menandatangani komitmen kerja dengan Kementerian Perdagangan RI di Bandung, Jumat (23/03).(ist)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/20180325-sid3-sidoarjo-Bupati-tandatangan-MOU.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/20180325-sid3-sidoarjo-Bupati-tandatangan-MOU-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,sidoarjo,tertib ukur
ADAKITANEWS, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), berkomitmen akan menjadi daerah tertib ukur dalam dunia jual beli. Hal itu dinyatakan dalam penandatanganan komitmen kerja antara Pemkab Sidoarjo dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk pembentukan Daerah Tertib Ukur tahun 2018, yang dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo,...