ADAKITANEWS, Tulungagung – Sebanyak enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (perda), dalam sidang rapat paripurna dengan agenda penetapan Ranperda masa sidang I tahun sidang IV, di gedung Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Senin (09/04).

Enam Ranperda yang telah disepakati tersebut adalah Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Ranperda Tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Ranperda Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Ranperda Tentang Nama Jalan.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono tersebut selain dihadiri oleh anggota dewan, juga dihadiri oleh Pjs Bupati Tulungagung, Jarianto.

Dari enam Perda yang disahkan tersebut, menurut Supriyono ada Perda yang krusial, yaitu menyangkut tentang perangkat desa. Perda ini selalu berubah-ubah, karena sering kali ada pergeseran dan dinamika dari para pihak.

“Dampak dari peraturan yang dijadikan payung hukum dari pusat berubah, sehingga perda harus mengikuti perubahan,” kata Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

Lanjut Supriyono, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu calon perangkat desa bisa datang dari manapun dengan catatan memiliki kartu identitas warga Negara Indonesia. Sementara berdasarkan menurut peraturan yang dulu, jika calon perangkat desa itu harus berasal dari desa setempat atau sudah bertempat tinggal di desa tersebut sekurang – kurangnya minimal 6 bulan terakhir.

“Adanya perda ini, calon perangkat desa bisa berasal dari daerah manapun asal sebagai warga Negara Indonesia. Selain itu juga harus bisa menunjukkan ijazah asli. Tidak cukup hanya menunjukkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ini sebagai antisipasi kecurangan, karena melihat secara umum di Indonesia sering kali temuan ijazah palsu, setelah yang bersangkutan ditetapkan menjadi perangkat desa,” pungkasnya.(bac)

Keterangan gambar : Pjs Bupati Tulungagung, Jarianto dan Ketua DPRD Tulungagung, saat penyerahan Perda.(foto : acta cahyono)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/04/090418-bac-tulungagung-raperda-1-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/04/090418-bac-tulungagung-raperda-1-150x150.jpgREDAKSIDesa Kitaadakitanews,Berita,perangkat desa,Tulungagung
ADAKITANEWS, Tulungagung – Sebanyak enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (perda), dalam sidang rapat paripurna dengan agenda penetapan Ranperda masa sidang I tahun sidang IV, di gedung Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Senin (09/04). Enam Ranperda yang telah disepakati tersebut adalah Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan...