demo@dakitanews Jombang – Aksi demo menolak Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Senin (6/10) ricuh. Massa memaksa masuk ke dalam Pemkab Jombang untuk menemui Bupati maupun Wakilnya, namun dihadang oleh personil Kepolisian.

Kericuhan terjadi, setelah puluhan mahasiswa dari PMII, GMNI, dan HMI yang tergabung dalam aliansi aktivis Jombang, memaksa masuk kedalam Kantor Pemkab Jombang untuk menemui Bupati atau wakil Bupati, namun usaha mereka gagal karena dihadap puluhan personil polisi. Bentrokan pun tak dapat terhindarkan.

Merasa tak mendapat tanggapan, puluhan mahasiswa akhirnya memblokade Jalan Wahid Hasyim karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor Pemkab. Sebelumnya demo ini berlangsung tertib. Secara bergantian mahasiswa melakukan orasi dan meminta Bupati atau Wakilnya menemui mereka. Namun setelah di tunggu beberapa jam, mereka tak kunjung ditemui.

Menurut Kholiq Baya koordinator aksi mengatakan pengesahan undang-undang adalah kehendak rakyat bukan kepentingan partai.

“ Dari aliansi ini kita menolak RUU Pilkada yang sudah disahkan. Karena kita ini juga mewakili suara rakyat.Hanya dihasilkan oleh beberapa yang ada di DPRD. Pasti ada kongkalikong disana,” jelas Kholiq.

Usai melakukan aksi selama 2 jam lebih, puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(hanif/jati)

Keterangan Gambar : puluhan mahasiswa saat memaksa masuk ke Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang

RedaksiHukum Kriminal
@dakitanews Jombang – Aksi demo menolak Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Senin (6/10) ricuh. Massa memaksa masuk ke dalam Pemkab Jombang untuk menemui Bupati maupun Wakilnya, namun dihadang oleh personil Kepolisian. Kericuhan terjadi, setelah puluhan mahasiswa dari PMII, GMNI, dan HMI yang...