download (2)@dakita Kediri – Sejumlah desa di Kabupaten Kediri sulit cairkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal ADD tersebut merupakan hak setiap desa. Pemerintah Kabupaten Kediri berdalih sulitnya mecairkan ADD karena sejumlah desa belum bisa melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dicairkan Pemerintah Daerah ke masing-masing desa dengan nilai yang beragam. Namun kali ini sejumlah desa mengaku kesulitan mencairkan anggaran ADD karena Pemda menahan anggaran dengan alasan sebagian warga di desa tersebut belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam hal ini, diduga Pemda mendapat rekomendasi dari Kecamatan untuk tidak mencairkan dana tersebut, karena sebagian warga desa belum bisa melunasi PBB. Namun beberapa desa yang sudah melunasi PBB mengaku kecewa dengan adanya penahanan ADD ini.

Abdul Kamid Kepala Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem, mengatakan penahanan ADD itu merupakan kebijakan yang salah dan tidak memiliki aturan ataupun korelasinya.

“ Penyanderaan ADD jelas kebijakan yang salah karena tidakada korelasi serta aturannya. Padahal ADDkan merupakan hak desa, sementara PBB merupakan urusan wajib pajak,” jelas Abdul Karim.

Abdul Karim juga menambahkan bahwa desanya sebenarnya sudah lunas PBB, tapi Pemda belum memberikan fasilitas yang layak di desanya.

“ Padahal kami sudah lunas sejak awal Tapi Pemda justru belum mampu memberikan fasilitas yang layak untuk desa kami,” imbuh Abdul.

Keterangan Gambar : Logo Pemkab Kediri

RedaksiPolitik
@dakita Kediri – Sejumlah desa di Kabupaten Kediri sulit cairkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal ADD tersebut merupakan hak setiap desa. Pemerintah Kabupaten Kediri berdalih sulitnya mecairkan ADD karena sejumlah desa belum bisa melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dicairkan Pemerintah Daerah...