images (2)@dakitanews Kota Kediri – Lambannya pembangunan Kampus Universitas Brawijaya di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dinilai kalangan dewan merupakan ulah Pemkot Kediri. Pasalnya masalah terkait UB ini sebenarnya sudah dipansuskan dan disetujui oleh legislatif serta eksekutif. Namun saat akan ditandatangani, terdapat surat edaran dari Pemkot Kediri yang mengubah klausul hibah dari yang semula 23 hektar hanya menjadi 15 hektar.

Dengan  adanya hal tersebut, otomatis semua pembahasan masalah Universitas Brawijaya Kediri mulai dari awal hingga akhir batal.

Yudi Ayubchan salah seorang anggota dewan yang juga Ketua Fraksi Demokrat mengatakan dengan adanya perubahan klausul hibah, otomatis pembahasan hibah batal demi hukum.

“Pembahasan Universitas Brawijaya dipansus sebelumnya otomatis, sekarang sia-sia karena adanya  perubahan luas lahan yang dihibahkan. Sekarang lanjut tidaknya pembangunan hanya ada di tangan walikota dan harus dipansuskan ulang,”jelas Ayubchan.

Untuk diketahui, sebelumnya rektoriat Universitas Brawijaya sudah melakukan kerjasama dengan Pemkot Kediri untuk membangunan kampus di Kelurahan Mrican. Kini ribuan mahasiswa sudah mengikuti proses perkuliahan dengan menyewa di kantor BKD Kedir.(tya)

Keterangan Gambar: Ilustrasi logo DPRD Kota Kediri

RedaksiPolitikkampus UB Kediri molor
@dakitanews Kota Kediri – Lambannya pembangunan Kampus Universitas Brawijaya di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dinilai kalangan dewan merupakan ulah Pemkot Kediri. Pasalnya masalah terkait UB ini sebenarnya sudah dipansuskan dan disetujui oleh legislatif serta eksekutif. Namun saat akan ditandatangani, terdapat surat edaran dari Pemkot Kediri yang mengubah...