Dimintai Keterangan Kejari, Bupati Bantah Lakukan Intervensi

601

Amin DiperiksaAmin Keluar-1  ADAKITANEWS, Ponorogo – Bupati Ponorogo Amin menegaskan dirinya tidak pernah melakukan intervensi pada proyek pengadaan alat peraga sekolah untuk 164 SD yang ditangani Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013. Kedua proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 8,1 miliar. Hal ini diungkapkan Amin usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo, Selasa (3/2).

Bupati Amin tiba di kantor Kejari Ponorogo pada pukul 10.15 Wib dan menjalani pemeriksaan sekitar dua jam. “Saya dipanggil maka harus datang, karena saya warga negara yang baik. Sudah ditanya-tanya dan saya sudah jawab,” ujarnya.

Setelah itu Amin tidak banyak menjawab pertanyaan wartawan dan memilih segera menuju ke mobil yang telah menantinya. Hanya satu pertanyaan awak media yang sempat dijawabnya. Yaitu saat didesak soal kebenaran aliran dana DAK kepadanya. “Tidak benar itu. Ndak, ndak ada itu. Lebih jauh pengacara saya ya,” ujarnya sambil berlalu.

Hartono, pengacara Bupati Amin menyatakan dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 19 pertanyaan kepada kliennya. Tiga pertanyaan umum terkait data diri dan 16 sisanya adalah terkait pernyataan Wabup yang menyebut keterlibatan kliennya dalam kasus korupdi DAK serta kemungkinan keterlibatan Amin dalam kasus ini.

“Klien saya diperiksa untuk dicari bukti formil dan materiil, karena disangkutkan dengan kasus korupsi DAK. Intinya, klien saya tidak pernah mengarahkan, tidak pernah bertemu atau memerintahkan seseorang untuk ketemu (pimpinan) Global Inc. Lalu, dikaitkan pula dengan utang piutang. Itu (tuduhan) sudah terpatahkan semua,” jelas Hartono.

Ia menegaskan dalam kasus ini kliennya tidak ada keterkaitan sama sekali, kliennya tidak pernah mengenal Nur Sasongko yang merupakan Direktur CV Global Inc, perusahaan rekanan Dindik yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. “Klien saya tidak mengenal Sasongko. Sama Marjuki (tersangka lain, staf Dindik Ponorogo yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek alat peraga) saja tidak kenal kok,” ujarnya.

Namun, ia enggan menyebut pengakuan Wabup Yuni Widyaningsih yang akrab dipanggil Ida dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menyatakan Bupati Amin telah memberi perintah untuk berkenalan dengan Nur Sasongko sebagai pengakuan bohong. “Itu akan dibuktikan di pengadilan. Kami akan counter nanti di depan hakim,” tandasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sucipto menyatakan, dalam keterangan kepada penyidik, Bupati Amin mengingkari seluruh keterangan Wabup Yuni Widyaningsih dalam BAP menyangkut dirinya. “Bupati kami periksa karena pengakuan Wabup Ida, menyuruh mengkondisikan proyek-proyek itu begini-begini adalah atas perintah bupati. Tadi, bupati menyatakan (pengakuan wabup) itu tidak benar. Namun demikian kita tetap dalami, kalau memang ada indikasi dan alat bukti siapa pun diproses,” tegasnya.

Untuk proses pemberkasan kasus ini, Sucipto menyatakan perkembangannya sudah mencapai 90%. Masih ada beberapa hal yang akan didalami dan ditambahkan. Namun ia yakin hal itu akan segera selesai dan dilimpahkan. Peluang untuk munculnya tersangka baru dalam kasus ini masih selalu terbuka. Baik sebelum persidangan maupun setelah sidang digelar di Pengadilan Tipikor di Surabaya nanti.

Proyek pengadaan alat peraga pendidikan untuk 164 SD yang kini disidik tim jaksa Kejari Ponorogo melibatkan dana sebesar Rp 8,1 miliar pada dua tahun pengusulan dan pelaksanaan. Yaitu pada Rp 6 miliar pada 2012 dengan sasaran 121 SD dan Rp 2,1 miliar pada 2013 untuk 43 SD. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur telah menetapkan adanya kerugian negara pada proyek ini. Besarannya adalah Rp 4,5 miliar. (UK)

Keterangan Gambar : Bupati Ponorogo Amin saat menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi DAK Dinas Pendidikan di Kejari Ponorogo.