Ditemukan Sisa Berkas yang Dibakar, Sebelum KPK Datang

4479

ADAKITANEWS, Nganjuk – Setelah rumah dinas dan rumah pribadi Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman digeledah, kini giliran beberapa kantor dinas dan kantor DPRD Kabupaten Nganjuk yang didatangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (08/12). Namun sayang, saat penggeledahan tak satupun anggota dewan yang terlihat berada di dalam kantor. Bahkan di salah satu tempat sampah, ditemukan tumpukan sisa dokumen yang diduga sengaja dibakar sebelum KPK datang.

Dari pantauan Tim Adakitanews.com di lokasi, beberapa petugas dari KPK datang ke kantor DPRD Nganjuk sekitar pukul 14.00 WIB. Tidak diketahui kegiatan apa yang dilakukan KPK selama di dalam gedung. Pasalnya, awak media tidak diperkenankan memasuki area gedung dan hanya diperbolehkan mengambil gambar dari luar.

Sore itu, saat didatangi tim dari KPK, kondisi gedung DPRD Kabupaten Nganjuk sedang kosong. Tidak terlihat satupun anggota DPRD yang berada di dalam gedung. “Semua anggota dewan sedang tidak ada di kantor,” ujar salah satu staf kantor DPRD Nganjuk yang namanya sengaja kami samarkan.

Sementara, di salah satu sudut gedung, tepatnya di lokasi pembuangan sampah, secara tidak sengaja para awak media menemukan tumpukan sisa pembakaran berupa kertas-kertas yang tertutupi daun kering. Belum ada yang memastikan terkait dokumen-dokumen tersebut. Apakah itu merupakan dokumen biasa, atau catatan penting yang sengaja dibakar.

Dari tumpukan itu, tampak sisa-sisa pembakaran berupa kwitansi, nota, serta beberapa dokumen lain dengan tanggal berbeda, antara 2009 hingga 2014.

Selain di gedung DPRD Kabupaten Nganjuk, sebelumnya tim dari KPK juga mendatangi beberapa kantor dinas. Diantaranya Dikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga), Dishub (Dinas Perhubungan), dan DP2KAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nganjuk.

Salah satunya seperti di kantor Dikpora, terlihat penyidik KPK melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai dinas dan membongkar sejumlah berkas. Kepala Dikpora, Widyasti mengatakan jika berkas yang diminta KPK adalah rekapan data mulai tahun 2008 hingga 2016. “KPK minta berkas berupa data, terutama yang berhubungan dengan pengadaan-pengadaan,” ungkapnya.(jati)

Keterangan gambar: Dokumen yang terbakar di tempat sampah. (bawah) KPK saat menggeledah beberapa kantor dinas dan gedung DPRD Nganjuk.