2015-07-06_04.17.141-225x300ADAKITANEWS, Kediri – Kalangan anggota DPRD Kabupaten Kediri berencana mengusulkan camat Pare, Anik Wuryani masuk dalam daftar rasionalisasi PNS yang saat ini sedang digodok oleh Presiden. Pasalnya, keputusan menyebarkan surat edaran pelunasan PBB pada setiap sekolah dinilai tidak mencerminkan sikap sebagai abdi negara yang bertugas melayani masyarakat.

“Ini sudah keterlaluan, sebagai seorang pejabat berbuat semena-mena seperti itu. Sepertinya tidak sadar bahwa pejabat pemerintahan merupakan abdi masyarakat, yang bertugas melayani masyarakat,” ungkap Edi Suprapto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Senin, (13/06).

Edi mengakui bahwa camat sebagai penguasa wilayah memiliki tangungjawab untuk kelancaran pelunasan pajak, harus melalui aturan dan etika yang benar. “Sebagai penguasa wilayah memang benar ia (Camat Pare-red) memiliki tanggungjawab dalam penarikan PPB, namun harusnya melalui prosedur resmi sesuai aturan. Ini sudah intimidatif sifatnya, apalagi dilakukan di sekolah, bagaimana cara berfikirnya, tidak bisa menjangkau nalar saya,” lanjut Edi.

Ia mengatakan, pelibatan sekolah untuk pelunasan PBB sangat mengganggu keberlangsungan proses pendidikan. Selain itu, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan konvensi hak anak. “Ada 4 hak dasar anak sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Negara kita, diantaranya hak untuk tumbuh dan berkembang yang menyangkut persoalan pemenuhan pendidikan anak secara layak. Lihat juga pada pasal 9 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kendati berdalih hanya surat himbauan, surat tersebut sudah menghambat anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan,” jelasnya.

Sesuai dengan pernyataan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Negara berencana untuk merasionalisasi 1 juta PNS. Diantara PNS yang dimungkinkan terkena rasionalisasi adalah mereka yang tidak melakukan pelayanan publik dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Saya pikir kejadian di Kecamatan Pare sudah pas dengan ketentuan meteri PAN-RB. Maka kita juga akan segera memanggil oknum yang bersangkutan (Camat Pare-red) untuk kita minta keteranganya. Setelah itu kita akan susun surat rekomendasi pada Bupati untuk memasukan yang bersangkuta dalam daftar PNS yang dirasionalisasi,” tegas Edi.

Namun sayang hingga berita ini diunggah, pihak Pemkab Kediri belum dapat dikonfirmasi. Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan saat dihubungi via telephon selulernya tidak diangkat. Demikian juga saat dihubungi melalui SMS juga belum dijawab. (ys).

Keterangan gambar : Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri Edi Suprapto

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2016/06/2015-07-06_04.17.141-225x300.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2016/06/2015-07-06_04.17.141-225x300-150x150.jpgREDAKSIDaerahCamat,kediri,pare,pbb,pelunasan pajak,pendidikan
ADAKITANEWS, Kediri – Kalangan anggota DPRD Kabupaten Kediri berencana mengusulkan camat Pare, Anik Wuryani masuk dalam daftar rasionalisasi PNS yang saat ini sedang digodok oleh Presiden. Pasalnya, keputusan menyebarkan surat edaran pelunasan PBB pada setiap sekolah dinilai tidak mencerminkan sikap sebagai abdi negara yang bertugas melayani masyarakat. “Ini sudah keterlaluan,...