arADAKITANEWS, Nganjuk – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk akan segera memanggil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigasi (Dinsosnakertrans) terkait dugaan penyimpangan dana program jaminan sosial lanjut usia (PJSLU). Pihak dewan mengancam akan merekomendasikan pengusutan tuntas kasus tersebut pada pihak kejaksaan dan kepolisian. Selain itu, pihak dewan juga akan mengusulkan pada Bupati untuk segera memberi sanksi berupa mutasi pada pejabat yang tersangkut kasus tersebut.

Anggota DPRD Nganjuk, Arbayana, mengungkapkan, agenda pemanggilan pejabat yang tersangkut kasus PJSLU sudah disusun oleh pihaknya. Agenda pemanggilan pertama akan ditujukan pada Dinsosnakertrans sebagai leading sector program tersebut.

“Kami serius menangani kasus ini. Sebab ini menyangkut persoalan masyarakat secara langsung. Makanya kami telah menyusun agenda untuk memanggil seluruh pihak yang terlibat pada program ini,” tegas Arbayana. Sabtu, (05/07).

Menurut Arbayana, pemanggilan Dinsosnakertrans bukan hanya untuk persoalan dugaan penyimpangan dana PJSLU saja, namun juga terkait dengan dugaan data fiktif program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Ágenda klarifikasi bukan hanya persoalan PJSLU, tapi juga terkait pemalsuan data PSKS,” lanjutnya.

Pihak dewan, kata Arbayana, telah mendapatkan data falit terkait dua kasus penyelewengan tersebut. Atas dasar itu, pihaknya akan melakukan tindakan tegas pada pejabat Nganjuk yang terlibat dalam kedua program itu.

“Sesuai kewenangan kami, kami akan mendorong pihak Kejaksaan maupun Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus PJSLU dan PSKS. Tentunya, pada pejabat yang bersangkutan harus mendapat sanksi. Kami juga akan segera merekomendasikan pada Bupati untuk segera memutasi pada pejabat tersebut. Bagaimana pun mereka (Para Pejabat – red) harus bertanggung jawab atas program itu. Sebagai leding sector mengapa tidak pecus ngurusi program ,” tandasnya.

Sebelumnya, unit Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keteranangan (pulbaket) dan pengumpulan baha data (puldata), kini giliran DPRD Nganjuk angkat bicara terkait dugaan pengurangan dana PJLSU dan data fiktif PSKS yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Jampes Kecamatan Pace, Moh. Sul’an.

“Kami sudah menerima informasi itu, saat ini kami sedang melakukan penyelidikan dengan dengan mengumpulkan bahan keterangan dan pengumpulan bahan data terkait hal tersebut,” kata AKP Hendra Krisnawan. (Jati)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/07/ar.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/07/ar-150x150.jpgRedaksiPolitikdana,jpps,nganjuk,penyelewengan,PJSLU
ADAKITANEWS, Nganjuk – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk akan segera memanggil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigasi (Dinsosnakertrans) terkait dugaan penyimpangan dana program jaminan sosial lanjut usia (PJSLU). Pihak dewan mengancam akan merekomendasikan pengusutan tuntas kasus tersebut pada pihak kejaksaan dan kepolisian. Selain itu, pihak dewan juga...