FPMN Tolak Bupati Nganjuk

67
Nganjuk(adakitanews.com)— Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Ngepung (FPMN) Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo, menolak kedatangan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Hal ini ditandaskan oleh Ketua FPMN, Suyadi ketika melakukan pemasangan banner berisi Penolakan Kedatangan Bupati Novi, bersama warga setempat, Sekretariat FPMN Jl. Raya Ngepung RT 001/RW 006 Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo, Sabtu sore (25/10/2019) pukul 15.00 wib.
Menurut Suyadi, aksi penolakan kepada Bupati Novi ini dilakukan karena tidak adanya komunikasi dan tidak ada kepeduliannnya terhadap permasalahan yang terjadi di desanya.
“Kita bahkan sudah melakukan demo, di pendopo Pemkab Nganjuk. Akantetapi tidak ada respon dari Bupati Novi, bahkan menemui kami saja,tidak dilakukan,” tandasnya.
Dikatakan juga oleh Suyadi, awalnya pemasangan banner dilakukan di simpang Patianrowo. Karena kebetulan disana ada acara keagamaan yaitu haul Tumenggung Kopek oleh Yayasan Tumenggung Kopek.
“Perlu kami sampaikan bahwa kami mendukung acara pengajian ini. Yang kami tolak itu kedatangan Bupati Novi ke Patianrowo,” katanya.
Namun tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba banner yang dipasang oleh warga Ngepung tersebut, lepas atau diturunkan. “Kita belum tahu siapa yang menurunkan banner tersebut, namun banner yang sudah dicopot itu hendak di angkut mobil Satpol PP ke Nganjuk,” jelasnya.
Menurut Suyadi, pihak Satpol PP mengatakan kepadanya, pemasangan banner tersebut, dikuatirkan mengandung unsur Sara.
 “Karena ini pengajian, adanya banner ini dikuatirkan mengandung unsur Sara,” ujar Suyadi menirukan ucapan Satpol PP.
Ditanya langkah selanjutnya paska aksi pemasangan banner di sekretariat FPMN ini, Suyadi secara lantang mengatakan hendak melakukan aksi demo ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
 “Rencana aksi demo, akan kami gelar pada hari Senin 28 oktober lusa,” ujarnya.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan nanti, salahsatunya menanyakan hasil audit Inspektorat Daerah terkait Anggaran Dana Desa di desanya. “Kami menuntut transparansi Inspektorat Daerah terkait audit yang dilakukannya di Desa Ngepung dan Desa Ngrombot,” serunya.(Pakde Kamto).