Loceret-20141001-00070@dakitanews Nganjuk – Pihak management RSUD Nganjuk kebakaran jenggot, pasalnya untuk kesekian kalinya harus berhadapan dengan masalah yang berimbas pada merosotnya kredibilitas Rumah Sakit milik pemerintah ini dimata publik.

Kali ini giliran Ima Mulyadi,51, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di RSUD Nganjuk ini, melaporkan kinerja management RSUD Nganjuk ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, terkait pemotongan gaji yang dideritanya. Hal serupa sebelumnya juga sudah dilaporkannya ke  BKN (Badan Kepegawaian Nasional) di Jakarta, pada hari Senin tanggal 22 September 2014 yang lalu.

Menurut Imam (panggilan akrab Imam Mulyadi..red) dia sengaja melaporkan kinerja management RSUD Nganjuk. Surat Laporan yang dikirim ke BPK hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 itu dengan harapan BPK melakukan audit tertentu tentang keuangan di institusi tempatnya bekerja ini. Dirinya menduga ada indikasi ada penyalahgunaan keuangan. Ini memang tugas BPK sesuai UU RI Nomor 15 tahun 2006 yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1dan Ayat 3 tentang BPK.

Ditemui @dakitanews, Imam juga menyoal kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Nganjuk, yang dinilai tidak transparan. Sebagai contoh, pemotongan gajinya sebesar Rp 830 ribu pada bulan Juni 2011 yang sedianya dibayarkan angsuran hutang ke KPRI Melati Husada, namun tidak dibayarkan oleh management RSUD Nganjuk, dan ini entah sengaja atau tidak, namun pada kenyataannya luput dari pengawasan SPI.

“Pada saat itu ketua SPI adalah M.Nurhadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan RSUD Nganjuk, maka dia harus bertanggung jawab dalam masalah ini,” terang Imam.

Gaji Imam Mulyadi dipotong sebesar Rp 830 ribu oleh management RSUD Nganjuk dan tidak dibayarkan kepada pihak penghutang, yakni KPRI Husada tempat Mulyadi berhutang. Terkait kasus itu, sebelumnya Imam Mulyadi melapor ke BKN.

Hal itu diketahui setelah mengecek slip pembayaran angsuran di KPRI Melati Husada dan ternyata setoran angsuran bulan Juni 2011 belum dimasukkan dalam angsuran hutangnya. Padahal sesuai slip gaji, pada bulan itu sudah dipotong gajinya untuk angsuran hutang.

Dalam surat Laporan itu, Imam Mulyadi  melapor karena telah dirugikan oleh pihak management RSUD Nganjuk atas pemotongan gaji yang tidak dibayarkan tersebut. “Surat itu juga saya tembuskan kepada Menpan, Kepala BPK, Ketua KPK, Gebernur Jatim, Bupati Nganjuk, Ketua DPRD Nganjuk, Kepala Inspektorat Daerah Nganjuk, BKD Nganjuk, Dinas Kesehatan dan direktur RSUD Nganjuk,” Papar Imam Mulyadi.  (Kmto/Jati)

Keterangan Gambar ; Imam Muyadi saat menunjukan dokumen laporannya

RedaksiPolitikRSUD Nganjuk; Pemotongan gaji,tipikor
@dakitanews Nganjuk - Pihak management RSUD Nganjuk kebakaran jenggot, pasalnya untuk kesekian kalinya harus berhadapan dengan masalah yang berimbas pada merosotnya kredibilitas Rumah Sakit milik pemerintah ini dimata publik. Kali ini giliran Ima Mulyadi,51, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di RSUD Nganjuk ini, melaporkan kinerja management RSUD Nganjuk ke Badan...