ilustrasi-hansip@dakitanews Jombang – Anggota orgnisasi pertahanan sipil (hansip) di Kabupaten Jombang pasrah dengan pencabutan kewenangan mereka oleh pemerintah. Alasannya, keberadaan hansip di masyarakat juga baru berperan pada momentum tertentu.

“Saya pasrah saja jika memang dibubarkan,” ujar Ramelan,45, Desa Temuwulan Kecamatan  Perak Kabupaten Jombang. Selama menjadi hansip, kata Ramelan, ia hanya bertugas untuk mengamankan sejumlah kegiatan pemerintah, seperti pelaksanaan pemilu. Pada kondisi sehari-hari, ia hanya bekerja sebagai buruh tani di desanya. Ramelan mengatakan, hingga kini dia juga belum menerima arahan terkait rencana pembubaran hansip oleh pengurus rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW).

Ramelan mengakui, untuk kategori pendapatan, tidak banyak yang bisa diharapkan dari profesi hansip. Pendapatan yang diterimanya hanya sekitar Rp 250 ribu per bulan beserta iuran dari warga. “Kami hanya ingin melayani masyarakat, menjaga ketertiban lingkungan yang ada di sekitar sini saja,” ujar Ramelan.

Ramelan menambahkan, peran hansip lebih dari sekadar formalitas. Pria dengan dua anak itu menuturkan, profesi yang dia geluti selama puluhan tahun tersebut adalah profesi yang tidak biasa. Baginya, menjadi seorang hansip tidak hanya mengejar nilai dari profesi tersebut.

Sebagian warga mengatakan, peran hansip masih dibutuhkan di masyarakat. “Hansip sepertinya masih dibutuhkan warga,” ujar Darso, ketua RT 01 RW 02, Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kamis (2/10). Namun, Darso mengakui, keberadaan hansip hanya dibutuhkan pada momen-momen tertentu, seperti pengamanan pemilu dan acara hajatan yang digelar warga.

Menurutnya, bila dibubarkan, warga akan kesulitan untuk mencari petugas pengamanan wilayah. Terlebih, hingga kini belum ada pemberitahuan dan sosialisasi mengenai pencabutan kewenangan hansip oleh presiden kepada masyarakat luas. Warga berharap agar ketentuan baru tersebut bisa segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Ali Arifin,S.IP, Kabid Perlindungan Masyarakat dan HAM Badan Kesbangpolinmas Jombang kepada @dakitanews.com mengatakan, penghapusan hansip sudah terjadi sejak 2009. Hansip, kata Ali, diganti nama menjadi Linmas. “Jadi, hanya berubah nama,” ujar Ali, Kamis (2/10).

Secara tugas, kata Ali, antara hansip dan Linmas tidak terjadi perubahan. Selain itu, anggota hansip, secara otomatis akan menjadi Linmas. Para anggota hansip nantinya akan menjaga ketenteraman masyarakat serta melindungi masyarakat. Mengenai status Linmas, masih sebatas sukarela. Sehingga, sampai saat ini belum ada regulasi yang menjamin kesejahteraan anggota Linmas.

Pada 1 September 2014, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keppres Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Hankamrata.

Dalam pertimbangan presiden, organisasi hansip dan wankamra dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1972 tersebut tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Terlebih, tugas dan fungsi ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat saat ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.(Heru/Jati)

Keterangan Gambar : Ilustrasi Hansip

RedaksiPolitikhansip,pembubaran hansip
@dakitanews Jombang - Anggota orgnisasi pertahanan sipil (hansip) di Kabupaten Jombang pasrah dengan pencabutan kewenangan mereka oleh pemerintah. Alasannya, keberadaan hansip di masyarakat juga baru berperan pada momentum tertentu. 'Saya pasrah saja jika memang dibubarkan,' ujar Ramelan,45, Desa Temuwulan Kecamatan  Perak Kabupaten Jombang. Selama menjadi hansip, kata Ramelan, ia hanya...