Hingga Usai Jalani Hukuman, Para Terpidana Kasus Tipikor Belum Terima Sanksi Kepegawaian

1289

2015-08-21_11.23.53

ADAKITANEWS, Nganjuk – Para oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menyandang status terpidana atas kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana operasional Kantor Satpol PP Nganjuk, hingga kini belum mendapat sanksi dari Pemkab. Padahal, mereka hampir selesai menjalani masa hukumannya.

PNS yang terjerat Tipikor tersebut berjumlah 8 orang, yakni Mantan Kepala Satpol PP, dua pejabat setingkat Kasi dan 5 bendahara kegiatan di lingkup Kantor Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Kedelapan PNS itu bernama Ali Supandi, mantan Kasatpol PP, M Hasyim dan Heny Susilo yang menjabat Kasi, serta Suyono, Mugiarsih, Diana Kartika, Marsudin dan Aisiyah Rahmawati selaku bendahara kegiatan. Para PNS itu mendapat remisi dan dinyatakan bebas pada 17 Agustus kemarin.

Ali Supandi, mendapat ganjaran 1,5 tahun penjara, sementara 7 PNS lainnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Sejak dinyatakan bebas, seluruh PNS itu belum mendapat sanksi apapun atas tindak pidana yang telah dilakukanya.

Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan tegas menyebutkan PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya empat tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Selain itu, PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Terkait dengan kasus tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk, Suroso, mengelak jika tidak ada sanksi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Saat ini masih PNS yang telah menjalani hukuman karena kasus korupsi telah dinonaktifkan,” papar Suroso saat ditanya @dakitanews.com.

Selain itu terkait untuk sanksi bagi PNS yang terbukti dalam kasus korupsi dana Satpol PP masih dalam pembahasan dan diajukan ke bupati. Soal sanksi, dijelaskan Suroso, semua merupakan kewenangan bupati sebagai kepala daerah. “Tidak benar kalau tidak ada sanksi, saat ini keputusan sanksi bagi PNS sudah ada ditangan bapak bupati,” tandas Suroso di kantornya. (jati).

Keterangan Gambar : Salah satu PNS mantan narapidana yang telah melakukan korupsi namun keluar tanpa mendapatkan sanksi kepegawaian