SELASA, 16 SEPTEMBER 2014 21:25:41 – OLEH : TEGAR

ADAKITANEWS Kota Kediri – Penolakan terhadap RUU Pilkada terus bermunculan dari para aktivis organisasi kemahasiswaan di Kediri. Aktifis Mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kediri, turut serta merespon Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
HMI menganggap kajian akademik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap RUU tersebut belum terumuskan sebagaimana kaidah perundang-undangan yang ada. Atas dasar itu, HMI menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menurut pandangan para Kader HMI, dari aspek akademisi bertentangan dengan dasar konstitusi UUD’45, dan dilihat dari sisi sosial, pertimbangannya kurang mapan. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD’45, segala putusan kenegaraan itu berasal dari rakyat, dipilih langsung oleh rakyat, dan untuk seluruh kepentingan rakyat. Oleh sebab itu RUU Pilkada terindikasi adanya permainan elit politik, bukan rakyat.

Selain itu itu RUU itu merugikan banyak pihak secara tidak langsung. Karena sebelumnya, Pemilihan Umum itu merupakan intepretasi dari pesta demokrasi rakyat, dimana seluruh bagian lapisan masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pelaksanaan. Tetapi di dalam RUU Pilkada yang digagas saat ini peran aktif itu digantikan dan dijalankan oleh DPRD. Bahkan peran penting yang sebelumnya dijalankan oleh KPU, Panwaslu, DKPP, maupun lembaga-lembaga lain, akan berkurang dan seluruhnya digantikan oleh DPRD.

“Kita memandang dari segi aspek akademisi. Bahwasannya di dalam pembukaan UUD’45 telah tegas dinyatakan tentang peran rakyat di dalam negara. Otoritas tertinggi itu dipegang oleh rakyat, dengan landasan musyawarah mufakat, dan kebijaksanaan, dalam memutuskan segala tindakan. Selain itu, RUU Pilkada juga berpengaruh pada aspek sosial secara tidak langsung. Jika RUU Pilkada benar-benar disahkan sebagai UU, maka peranan KPU, Panwaslu, DKPP, dan lembaga-lembaga lain yang sebelumnya ikut berperan aktif, dipastikan akan mengalami penurunan fungsi di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.” Tegas Syabiqul Mustofa, Ketua Umum Cabang HMI Kediri. Selasa,(19/9).

Namun HMI Kediri mempercayakan amanat keputusan tersebut kepada MK sebagai forum permusyawaratan tertinggi. Segala keputusan tetap dikembalikan kepada fungsi Mahkamah Konstitusi (MK).
Ditegaskan oleh Mustofa hingga kini belum ada rencana HMI untuk melakukan aksi penolakan. Tetapi pada saat dikonfirmasi, HMI Kediri selaku organisasi para Aktifis Mahasiswa menyatakan menolak RUU Pilkada.

“Segala keputusan kami kembalikan kepada MK, apapun keputusannya. Yang jelas kami menolak dengan berbagai dasar pertimbangan yang telah saya sebutkan. Untuk aksi kami masih belum bisa mengambil keputusan. Tetapi keputusan kami untuk menolak tetap kami suarakan. Kalau aksi kiranya belum.” Pungkas Syabiqul Mustofa. (Ega)

Keterangan Gambar : Logo Cabang HMI Kediri dan Ketua Umum HMI Kediri

redaksiPolitik
SELASA, 16 SEPTEMBER 2014 21:25:41 - OLEH : TEGAR ADAKITANEWS Kota Kediri – Penolakan terhadap RUU Pilkada terus bermunculan dari para aktivis organisasi kemahasiswaan di Kediri. Aktifis Mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kediri, turut serta merespon Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). HMI menganggap kajian akademik yang...