DSC06936@dakitanews Kediri – Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, polemik Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Pamenang Pare kian berlanjut. Audiensi yang dilakukan antara pihak pedagang yang diwakili Himpunan Pedagang Pasar Indonesia (HPPI) dan pihak Pemda Kediri senin lalu (22/09) tidak menyelesaikan masalah. Meski keputusan soal HGB bisa diterima HPPI, tapi pihaknya akan melakukan upaya hukum terkait pungutan retribusi yang dinilai salah.

Pada audiensi lalu pemda menjanjikan bahwa HGB akan diterbitkan. Namun, massa HGB diperpendek dari 20 tahun menjadi 5 tahun saja. HPPI menerima keputusan ini walaupun menurutnya keputusan itu dinilai tidak wajar dan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kita menerima itu, meski Pemda tidak mempunyai dasar yang jelas dan tidak wajar, dimanapun tidak ada yang namanya HGB itu 5 tahun,” ujar Karim, Sekretaris HPPI Kediri pada Jumat (26/09).

Selanjutnya soal pungutan retribusi yang selama ini dilakukan Pemda dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dinilai cacat hukum. HPPI akan menyengketakan SKRD ini melalui jalur hukum. Rencananya akan dilakukan Eksekutif Review sampai Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA).

“Kita akan melakukan upaya itu sebagai sebagai langkah hukum agar dapat membuktikan bahwa Pemda telah menyalahi aturan,” jelasnya.

Selama ini Pemda telah membebani retribusi kepada pedagang Pasar Pamenang Pare atas dasar Perda Nomor 2 dan 17 Tahun 2007 Tentang Retrisbusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pada Perda Nomor 2 disebutkan bahwa besaran retrisbusi adalah Rp. 3.750,-/M² per Bulan, sedangkan Perda Nomor 17 sebesar Rp. 4.500,-/M² per bulan. Hal ini dinilai salah oleh HPPI, karena Pasar tersebut meggunakan HGB yang merupakan objek pajak, bukan retribusi.(anam)

Keterangan Gambar      :

RedaksiDaerah
@dakitanews Kediri – Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, polemik Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Pamenang Pare kian berlanjut. Audiensi yang dilakukan antara pihak pedagang yang diwakili Himpunan Pedagang Pasar Indonesia (HPPI) dan pihak Pemda Kediri senin lalu (22/09) tidak menyelesaikan masalah. Meski keputusan soal HGB bisa diterima HPPI, tapi...