ADAKITANEWS, Tulungagung – Dalam masa sidang I tahun sidang IV (September-Desember 2017), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulungagung akan melakukan pembahasan sedikitnya enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Ada enam Raperda yang akan dilakukan pembahasan mendatang. Enam Raperda tersebut, empat Raperda inisiatif DPRD Tulungagung, dan dua lainnya atas inisiatif Pemkab Tulungagung,” kata Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono usai sidang paripurna di gedung Graha Wicaksana, Senin (13/11).

Dijelaskan, keempat Raperda usulan DPRD itu adalah Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 28 tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tulungagung, dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Air Limbah Domestik.

Menurut Supriyono, salah satu Raperda yang diinisiasi DPRD tentang Perangkat Desa, menjadi menarik karena terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemerintah Desa. “Pada peraturan yang baru mengatur tentang persyaratan administrasi perangkat desa yang mewajibkan melampirkan izasah asli. Kalau dulu bisa berupa fotokopi izasah yang dilegalisir, namun Permendagri yang baru ini harus melampirkan izasah yang asli,” katanya.

Sementara di lain pihak, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo pada rapat paripurna ini menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengusulkan dua Raperda yakni Raperda tentang Pelayanan Publik dan Raperda tentang Nama Jalan.

Tentang nama jalan, Syahri Mulyo merencanakan menggunakan nama tokoh yang terkait langsung dengan Tulungagung. “Kita akan melakukan investigasi jalan atau gang yang layak dan nantinya akan digunakan jalan utama, dan diberikan nama tokoh Tulungagung. Salah satunya, perempatan Prayit ke timur, disitu ada makam Sarinah, bisa saja dinamakan jalan Sarinah,” kata Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

Selain itu, lanjut Syahri, juga ada nama jalan yang rencana akan memakai nama Soekarno, yang ada sekarang ini Jalan Soekarno-Hatta.

Sedangkan terkait dengan Perda Pelayanan Publik, nantinya ada kejelasan hak dan kewajiban masyarakat yang terdapat dalam perda itu. “Dengan pembahasan Raperda tentang Pelayanan Publik, diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas layanan publik pada masyarakat, sehingga diharapkan dalam pelayanan terhadap masyarakat ada standar bakunya,” pungkasnya.(ta1)

Keterangan gambar : Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo (kiri) menyerahkan Raperda kepada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.(foto : acta cahyono)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/11/131117-ta1-tulungagung-raperda-1024x682.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/11/131117-ta1-tulungagung-raperda-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,dprd tulungagung,raperda,Tulungagung
ADAKITANEWS, Tulungagung – Dalam masa sidang I tahun sidang IV (September-Desember 2017), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulungagung akan melakukan pembahasan sedikitnya enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). “Ada enam Raperda yang akan dilakukan pembahasan mendatang. Enam Raperda tersebut, empat Raperda inisiatif DPRD Tulungagung, dan dua lainnya atas inisiatif Pemkab Tulungagung,” kata...