IMG_20150629_140842

ADAKITANEWS, Kediri – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai tidak perlu ada verifikasi terkait polemik syarat dukungan bakal calon Bupati Wisnu Wardana – Tomi Ari Wibowo versus KPU Kabupaten Kediri. Pasalnya, JPPR menganggap surat rekomendasi Panwaslih Kab. Kediri tidak sesuai dengan kaidah undang – undang dan peraturan kepemiluan yang berlaku.

Koordinator PPR Kediri, Taufiq Dwi Kusuma, menyatakan, surat rekomendasi Panwaslih Kab. Kediri bernomor 125/ PANWAS.KAB.KDR/VI/2015 tertanggal 27 Juni 2015 tidak sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan kepemiluan. Pasal 41 ayat (3) UU. nomor 8 tahun 2015 yang menjadi dasar keluarnya rekomendasi itu dinilai sangat lemah.

“Kami menganggap KPU tidak perlu melakukan verifikasi atas jumlah syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan untuk saat ini. Sebab sesuai agenda KPU hal itu sudah selesai. Dan lagi Panwas tidak bisa memahami pasal 41 UU no 8 itu hanya sendiri,karena berkait dengan aturan lain yang lebih terperinci,” ujar Taufiq. Senin, (29/06).

Taufiq menjelaskan, dalam pasal 41 ayat (3) menyebut “Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Aturan ini, kata Taufiq, yang kemudian diatur dalam aturan lebih konkrit dalam PKPU no 9 Thn 2015 Pasal 15 Ayat 1 pasangan calon perseorangan menyerahkan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

” Sehingga, itu harus lebih jelas, apakah dokumen syarat dukungan itu disertakan softcopy. Jika tidak ada, maka KPU jelas tidak mungkin bisa melakukan penghitungan, justru menyalahi aturan yang ada. Selain itu surat reomendasi itu justru menghambat proses tahapan yang sudah disusun KPU, ” lanutnya.

Terlebih, kata Taufiq, seharusnya, Panwaslih Kab. Kediri tidak memutuskan sendiri terkait kasus tersebut. Sebab, Panwaslih Kab. Kediri hanya menjalankan limpahan tugas dari Bawaslu Provinsi untuk melakukan klarifikasi atas laporan pasangan Wisnu-Tomi ke Bawaslu.

“Saya tidak melihat, dalam surat rekomendasi Panwaslih Kab. Kediri tidak disertakan keputusan Bawaslu Jatim yang memberi limpahan penanganan kasus ini. Seharusnya keputusan surat rekomendasi itu dilakukan oleh Bawaslu Jatim, Panwaslih Kab. Kediri sifatnya hanya meneruskan surat rekomendasi,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Panwaslih. Kab. Kediri, Muji Harjito, menyatakan, keputusanya melayangkan surat rekomendasi berdasarkan UU yang merupakan produk hukum lebih tinggi. Dalam UU nomor 8 tahun 2015 pasal 41, kata Muji Harjito tidak menyebut hardcopy maupun softcopy.

“Kita menggunakan dasar undang-undang. Dalam UU tidak ada yang menyebut hardcopy maupun softcopy,” ujarnya (ys).

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150629_140842-768x1024.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150629_140842-150x150.jpgRedaksiPolitikdukungan,jppr,kediri,Perhitungan,syarat
ADAKITANEWS, Kediri - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai tidak perlu ada verifikasi terkait polemik syarat dukungan bakal calon Bupati Wisnu Wardana - Tomi Ari Wibowo versus KPU Kabupaten Kediri. Pasalnya, JPPR menganggap surat rekomendasi Panwaslih Kab. Kediri tidak sesuai dengan kaidah undang - undang dan peraturan kepemiluan...