ADAKITANEWS, Jombang – Pembangunan Tol Kertosono-Mojokerto hingga kini masih menjadi perbincangan hangat berbagai elemen masyarakat di Jombang. Baik Organisasi Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan tokoh agama.

Hakim, pria yang menahkodai LSM Kontras di Jombang, yang selama ini terus mengikuti perkembangan pembangunan mega proyek tersebut menilai jika pembangunan Tol Kertosono-Mojokerto tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. “Dalam pembangunan mega proyek Tol Kertosono-Mojokerto ini, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah melalaikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2, yang menerangkan bahwa warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan berhak atas kehidupan yang layak. Pasalnya fakta yang terjadi dengan keberadaan pembangunan jalan tol tersebut ternyata tidak menumbuhkan perekonomian di daerah yang terdampak, malah mendatangkan kesulitan ekonomi baru,” ujarnya.

Hakim mencontohkan seperti di wilayah sekitar Desa Banjardowo Kecamatan Jombang. Dulunya persawahan di daerah itu tidak pernah terkena banjir. Akan tetapi yang terjadi saat ini persawahan di wilayah sekitar Banjardowo sering dilanda banjir. “Juga masih ada berbagai masalah lain yakni kesulitan warga Jombang mencari tempat tinggal lantaran digusurnya rumah warga,” terangnya.

Ketika disinggung oleh Tim Adakitanews.com terkait dengan berapa jumlah masyarakat Jombang yang sampai hari ini masih kesulitan mencari tempat tinggal, Hakim mengatakan, dari data awal yang diketahui mereka (Kontras,red), ada puluhan warga yang sampai hari ini masih kesulitan mencari tempat tinggal. “Salah satunya di Desa Banjardowo, Sumberejo, Tampingmojo, dan Pesantren. Kita akan terus menggali masyarakat yang saat ini menderita dan dicederai hak untuk hidup sebagai manusia,” tegas Hakim.

Senada dengan itu, Wahyu Hidayat, selaku Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang saat dimintai komentarnya terkait dengan kondisi masyarakat yang terkena dampak tol mengatakan, pihaknya menyayangkan tindakan yang dilakukan pihak terkait dengan pembangunan tol tersebut. “Sebab dalam aturannya sebenarnya harus ada musyawarah dan negosiasi agar masyarakat dan pihak terkait tidak ada yang dirugikan. Kita akan secepatnya mengkaji dan mengadvokasi terkait beberapa masyarakat yang terdampak,” tegasnya.

Sejalan dengan Kontras dan GMNI, Sekretaris Umum PAC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ircham Ali mengatakan pihaknya juga akan mengkaji dan lebih mendalami lagi kasus tersebut. “Sebab pergerakan mahasiswa seharusnya lebih tajam dalam menjalankan tugasnya sebagai kontrol pemerintahan,” komentarnya.

Saifurrijjal Al Baihaqi, salah satu pengurus pesantren di wilayah Jombang juga mengaku menyayangkan hal tersebut. Salah satunya lantaran banyaknya tempat tinggal dan tempat ibadah yang tergusur. “Jangan asal gusur rumah masyarakat tapi siapkan kehidupan yang layak agar ketika digusur tidak kebingungan dalam menjalani kehidupan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari data yang dihimpun ada sekitar 103 warga yang sampai hari ini masih bertahan dan tidak menyerahkan sertipikat. Yakni di 8 kecamatan di Kabupaten Jombang.(jb4)

Keterangan gambar: Pengurus Kontras, GMNI dan PMII Jombang.(foto: sugiono)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/02/070217-j4-jombang-tol.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/02/070217-j4-jombang-tol-150x150.jpgREDAKSISuara Kitaadakitanews,Berita,gmni,jombang,kontras,pmii,tol kertosono mojokerto
ADAKITANEWS, Jombang - Pembangunan Tol Kertosono-Mojokerto hingga kini masih menjadi perbincangan hangat berbagai elemen masyarakat di Jombang. Baik Organisasi Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan tokoh agama. Hakim, pria yang menahkodai LSM Kontras di Jombang, yang selama ini terus mengikuti perkembangan pembangunan mega proyek tersebut menilai jika pembangunan Tol Kertosono-Mojokerto tidak...