ADAKITANEWS, Jombang – Program Padat Karya Tunai di dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 mendapat pengawalan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan datangnya Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, Budiarso Teguh Widodo di Kabupaten Jombang.

Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Budiarso Teguh Widodo dalam kunjungannya ke Jombang menyampaikan informasi mengenai Program Padat Karya Tunai yang merupakan item dalam program Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, yang digelontorkan ke seluruh desa.

“Kami mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk dan Jombang, tujuannya adalah untuk mengawal Program Padat Karya Tunai di dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2018,” ungkap Budiarso Teguh Widodo pada acara Diseminasi Dana Desa di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (15/03).

Pengelolaan Dana Desa, lanjut Budiarso, ada empat kebijakan yang perlu disosialisasikan, seperti perbaikan dalam cara membagi, mendistribusikan agar lebih pro kepada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di desa.

“Pengelolaan Dana Desa kepada stake holder terutama kepada para pemangku kepentingan yang terlibat langsung di dalam pengelolaan Dana Desa baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa,” tandasnya.

Selanjutnya, Budiarso menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 harus dilakukan dengan skema baru yang disebut dengan Padat Karya Tunai. “Padat artinya sarat, Karya artinya kerja, dan Tunai artinya dibayar ‘Cash’. Artinya pelaksana Dana Desa harus melibatkan sebanyak mungkin tenaga kerja setempat. Pekerja yang terlibat dalam pelaksaan Dana Desa harus dibayar tunai, dilakukan pembayarannya secara harian ataupun mingguan,” terangnya.

Tidak hanya itu, Budiarso menegaskan bahwa pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 ini juga harus dilakukan dengan cara swakelola. Hal itu dimaksudkan agar kemandirian desa bisa terwujud. “Artinya, dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan harus dilakukan secara mandiri oleh desa, tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga. Apalagi sampai dikontrakkan kepada kontraktor di luar desa, atau di luar kabupaten,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerja Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI ini, juga dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII, Surya Alam. Ia juga turut menyampaikan adanya beberapa perubahan pelaksaan Dana Desa tahun 2018. “Untuk tahun 2018 ini, fokus temanya adalah Padat Karya Tunai. Oleh karenanya, informasi ini perlu disebar luaskan, dan perlu disiapkan aturan-aturan petunjuk pelaksanaannya,” pungkas Surya Alam saat diwawancarai.(ar)

Keterangan gambar: Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, Budiarso Teguh Widodo saat diwawancarai. (bawah) suasana acara Diseminasi Dana Desa di Pendopo Kabupaten Jombang.(foto:adi rosul)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/150318-ar-jombang-padat-karya-1-1024x576.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/150318-ar-jombang-padat-karya-1-150x150.jpgREDAKSIDesa Kitaadakitanews,Berita,dana desa,jombang,padat karya tunai
ADAKITANEWS, Jombang - Program Padat Karya Tunai di dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2018 mendapat pengawalan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan datangnya Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, Budiarso Teguh Widodo di Kabupaten Jombang. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Budiarso Teguh Widodo dalam...