kediri_faufikJUM`AT, 12 SEPTEMBER 2014 13:06:53 – OLEH : OPICK

ADAKITANEWS Kediri – Kekeringan sepertinya sudah tidak dianggap petaka bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Meski di berbagai Kabupaten di Jawa Timur akibat kemarau panjang kali ini, jutaan warga pedesaan sulit mendapat air bersih.
Untuk mandi dan mencuci sekalipun, mereka harus berjalan kaki, atau naik motor untuk mencari air di sungai yang sudah mulai mengering. Mereka memanfaatkan sungai itu untuk mandi dan mencuci. Untuk kebutuhan air minum, warga Kecamatan Tarokan, Grogol, Puncu, Mojo di Kabupaten Kediri harus mengambil air bersih dari mata air yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.
Meski kondisi yang memprihatinkan ini setiap tahun terjadi, kita hampir tidak menjumpai upaya sistematis yang serius dari otoritas daerah. Pemerintah memiliki otoritas penuh untuk mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Salah satunya dengan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Dengan kapasitas anggaran daerah, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp. 19 Triliun, krisis air bersih bisa segera diatasi oleh pemerintah yang berwenang. Berpijak pada kewenangan yang dimiliki, Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat melakukan berbagai upayanya mulai dari segi administratif, edukatif sampai teknis.
Secara administratif, pemerintah membuat aturan yang komprehensif mengenai penggunaan air bersih untuk masyarakat luas, mengatur standar kualitas air bersih yang baik dan pengelolaan limbah industri maupun rumah tangga yang biasanya merupakan hal crusial yang banyak menyebabkan pencemaran.
Selain itu untuk menjaga volume air tanah diperlukan reboisasi dan penetapan hutan tadah hujan. Seperti kita ketahui misalnya TPA Kota Kediri yang setiap tahun juga menimbulkan masalah baik secara sosial, manajemen yg berkaitan dengan polusi sampah. Bagaimana pemerintah bisa membangun kawasan hijau jika pemerintahnya sendiri yang membuat masalah lingkungan?
Secara Edukatif, dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi ke semua jenjang pendidikan untuk pembelajaran peran penting bagaimana menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar.
Secara teknis, untuk mengatasi masalah krisis air bersih, pemerintah Jawa Timur semestinya bisa lebih berperan. Daripada memperbesar anggaran-anggaran rutin pegawai, anggaran pembangunan bisa dioptimalkan untuk membangun maupun merehabilitasi waduk dan embung. Potensi air hujan harus bisa dioptimalkan untuk menyediakan supply air pada musim kemarau.
Sayangnya, tataran solusi ini sering hanya ada dalam perencanaan, dan slogan APBD untuk Rakyat. Sementara implementasinya banyak terbentur pada politik anggaran yang penuh kepentingan kompromi antar politisi di DPRD dan kepentingan Kepala Daerah dan birokrasinya. (Taufiq DK. Dir eksekutif APeL Kediri)
Keterangan Gambar : Taufiq Dwi Kusuma

redaksiSuara Kita
JUM`AT, 12 SEPTEMBER 2014 13:06:53 - OLEH : OPICK ADAKITANEWS Kediri - Kekeringan sepertinya sudah tidak dianggap petaka bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Meski di berbagai Kabupaten di Jawa Timur akibat kemarau panjang kali ini, jutaan warga pedesaan sulit mendapat air bersih. Untuk mandi dan mencuci sekalipun, mereka harus berjalan...