ADAKITANEWS, Blitar – Berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, saat ini mereka hanya memiliki 36 orang personel. Dengan rincian 33 PNS, sedangkan 3 sisanya pegawai non PNS. Padahal untuk pelayanan idealnya ada sekitar 70 personel.

Hal inilah yang menjadi alasan Dispendukcapil masih belum maksimal dalam melayani seluruh masyarakat Kabupaten Blitar yang tersebar di 22 kecamatan.

Menanggapi hal itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencacatan Sipil Dirjendukcapil Kemendagri, Joko Moersito meminta agar pemerintah Kabupaten Blitar menambah personel untuk pelayanan meski bukan PNS. Hal itu agar pelayanan bisa berjalan maksimal, lantaran mengingat Dispendukcapil juga harus melayani sekitar 20 layanan Adminduk.

“Memang untuk memaksimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penambahan personel, meski bukan PNS,” jelas Joko Moersito saat menghadiri rapat koordinasi kebijakan adminduk Kabupaten Blitar, Kamis (19/10).

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso mengatakan, masalah kekurangan personel sudah dilaporkan kepada Bupati maupun DPRD. Sejauh ini menurutnya, untuk pihaknya masih akan terus memaksimalkan kinerja personel yang ada, serta mengintensifkan pelayanan jemput bola agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat terlayani.

“Kita sudah sampaikan dan saya kira baik bapak Bupati maupun dari DPRD sudah memahami terkait dengan kekurangan personel ini,” ujarnya.

Masih di tempat yang sama, Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengungkapkan, pihaknya akan segera memikirkan solusi kekurangan personel itu. Termasuk merekrut tenaga pembantu non PNS. Namun hal itu masih akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Nantinya jika sudah ada kesepakatan rekrutmen akan dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

“Kalau PNS kan sampai sekarang memang masih moratorium, tapi kota bisa saja melakukan perekrutan non PNS, namun memang harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku,” terang Rijanto.

Untuk diketahui, tujuan rapat koordinasi kebijakan adminduk itu adalah untuk memberikan kesamaan pandangan terkait layanan kependudukan dan administrasi kependudukan dan kebijakan yang ada di dalamnya. Selain itu juga mensinergikan kerja sama lintas sektor. Karena urusan adminduk bukan hanya menjadi urusan Dispenducapil saja melainkan instansi lain seperti kepolisian, KPU, maupun layanan kesehatan.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana rapat koordinasi kebijakan adminduk Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/191017-fat-blitar-adminduk-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/191017-fat-blitar-adminduk-150x150.jpgREDAKSINasionaladakitanews,adminduk,Berita,blitar
ADAKITANEWS, Blitar - Berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, saat ini mereka hanya memiliki 36 orang personel. Dengan rincian 33 PNS, sedangkan 3 sisanya pegawai non PNS. Padahal untuk pelayanan idealnya ada sekitar 70 personel. Hal inilah yang menjadi alasan Dispendukcapil masih belum maksimal dalam...