ADAKITANEWS, Blitar – Pemerintah Pusat melalu Kementerian Agama (Kemenag) berencana membuat kebijakan memotong 2,5 persen dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayarkan zakat. Ketentuan itu berlaku khusus PNS muslim dan akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Menanggapi rencana ini Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi mengatakan, pihaknya menyambut baik atas rencana tersebut.. Sebelumnya selama ini, sudah banyak PNS di lingkup Kemenag Kabupaten Blitar yang menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Kita sambut baik rencana itu. Selama ini kan PNS di Kabupaten Blitar juga sudah menyalurkan zakat mereka melalui Baznas. Namun jumlahnya masih setengah persen dari potensi yang ada,” kata Jamil, Senin (12/02).

Menurut Jamil, jika nanti sudah ada peraturan yang jelas, bisa dipastikan penerapan zakat dengan memotong gaji PNS senilai 2,5 persen, maka zakat akan lebih optimal dan bermanfaat bagi kemaslahan umat Islam. Namun pihaknya juga berharap dalam pelaksanaannya harus melalui sebuah perencanaan yang baik.

“Tentunya kesiapan institusi zakat harus yang profesional, kapabel dan akuntabel. Selain itu juga harus melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pengelolaan zakat,” pungkasnya.

Jamil menambahkan, jika aturan sudah ada pihaknya siap menerapkan kebijakan ini. Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima instruksi ataupun surat dari Kementerian Agama. “Sampai saat ini kita sama sekali belum mendapat instruksi dari Kemenag Pusat, baik secara lisan maupun tulisan,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Ilustrasi.(google.com)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/02/riau24_ylpxq_84472.jpeghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/02/riau24_ylpxq_84472-150x150.jpegREDAKSISpiritualadakitanews,Berita,blitar,pns,zakat
ADAKITANEWS, Blitar - Pemerintah Pusat melalu Kementerian Agama (Kemenag) berencana membuat kebijakan memotong 2,5 persen dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayarkan zakat. Ketentuan itu berlaku khusus PNS muslim dan akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres). Menanggapi rencana ini Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi mengatakan, pihaknya menyambut...