ADAKITANEWS, Tulungagung – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melarang jasa kontraktor menggarap proyek yang didanai oleh dana desa. Karena itu, diinstruksikan kepada Kepala Desa agar menggunakan tenaga masyarakat setempat, yang tertampung dalam program padat karya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo di Tulungagung, Jumat (23/03). “Penggunaan dana desa harus mengedepankan program padat karya, menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja setempat,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo.

Boediarso beralasan, dengan memberi prioritas pada masyarakat pengangguran, setengah menganggur, penduduk miskin, penerima program keluarga harapan (PKH) serta pada keluarga yang menderita kurang gizi stunting atau kerdil, diharapkan penyaluran dana desa akan tepat sasaran. Proyek yang didanai oleh dana desa, dilarang digarap oleh jasa kontraktor dan harus dilakukan secara swakelola. Termasuk juga setiap bahan baku yang digunakan, diprioritaskan berasal dari desa setempat.

“Dalam artian kegiatan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan jasa kontraktor terlebih oleh pihak ketiga, apalagi oleh pihak luar desa itu juga tidak diperbolehkan,” lanjut Dirjen.

Dalam penggunaan dana desa melalui program padat karya, sebanyak 30 persen dari setiap kegiatan yang dibiayai dana desa harus dialokasikan untuk upah pekerja. Hal ini akan dapat memberikan penghasilan, dan peningkatan daya beli bagi masyarakat desa setempat.

Boediarso mengatakan, prioritas penggunaan dana desa untuk tahun ini, tidak berbeda jauh dengan tahun lalu yakni untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Hanya saja yang membedakan yaitu untuk sarana prasarana itu diharapkan setiap kepala desa untuk lebih fokus terhadap sedikit kegiatan namun memberi manfaat secara maksimal.(bac)

Keterangan gambar : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo dalam kegiatan Diseminasi Dana Desa di Tulungagung.(ist)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/DANA-DESA-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/DANA-DESA-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,dana desa,kemenkeu,kontraktor,Tulungagung
ADAKITANEWS, Tulungagung – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melarang jasa kontraktor menggarap proyek yang didanai oleh dana desa. Karena itu, diinstruksikan kepada Kepala Desa agar menggunakan tenaga masyarakat setempat, yang tertampung dalam program padat karya. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo di Tulungagung, Jumat (23/03)....