ADAKITANEWSSAM_0469-2, Kota Kediri – Kebijakan pemerintah terkait cukai sangat mencekik usaha rokok. Hal itu menyusul berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.Komisi VI DPR RI menilai kebijakan itu seharusnya dikoreksi oleh pemerintah.

Anggota komisi VI DPR RI, Sarmuji menyatakan, kebijakan terkait cukai rokok dinilai mencekik usaha rokok nasional maupun lokal. Terbukti, dari sejumlah usaha rokok besar yang ada di Indonesia, hanya tinggal 2 usaha saja yang masih bertahan. Sisanya, sudah terbeli oleh perusahaan rokok berskala internasional.

“Industri rokok dalam tanda petik tidak mendapatkan keadilan, mereka diperas sedemikian rupa. Cukai dinaikan begitu besar, untuk SKM satu batang rokok itu dibebani sebesar Rp. 415 rupiah,” ujarnya.

Sedang situasi saat ini Menurut Sarmuji, industri rokok dihimpit sedemikian rupa dengan berbagai aturan. Alasanya, produk rokok memiliki dampak buruk kesehatan. Padahal, industri rokok mampu menyerap tenaga kerja sangat tinggi. Bukan itu saja, inkam pendapatan negara dari industri ini juga tinggi.

“Kontribusi industri rokok dari cukai saja mencapai Rp. 110 triliun per-tahun. Belum dari pajak, belum dari kontribusi tenaga kerja,” lanjut Sarmuji.

Peningkatan target pendapatan cukai oleh negara yang terlalu berlebihan, menjadi beban berat industri rokok. Namun pabrik-panrik rokok dijepit sedemikian rupak hingga tidak mendapat ruang untuk berkembang. “Bagi industri besar, cukai itu menjadi komponen beban produksi yang nilainya mencapai 53 persen. Belum lagi komponen produksi lain, diantaranya tembakau dan cengkeh,” jelas Sarmuji.

Sarmuji mengatakan perlunya proteksi terhadap industri roko dan produk rokok dalam negeri. Salah satunya industrial heritage yang merupakan warisan khas Indonesia. Jika di luar negeri ada orang meroko cigaret kretek maka pasti produk Indonesia, sebab satu-satunya industri rokok yang memproduksi cigaret kretek hanya industri rokok Indonesia. Produk jenis tersebut menurutnya perlu dilestarikan, pasalnya merupakan ciri khas produk rokok di Indonesia.

Sarmuji menyatakan, komisi VI akan mengusulkan adanya koreksi kebijakan kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan dan membunuh industri rokok. Sarmuji berjanji, data dan informasi yang didapatkanya akan dijadikan bahasan dalam rapat dengan departemen terkait.

“Seluruh data dan informasi yang kita dapatkan ini tentunya akan kita bawa pada rapat dengan departemen terkait. Beberapa kebijakan itu harusinya dikoreksi sehingga pabrik rokok dalam negeri dapat berkembang,” pungkasnya.
Terpisah, direktur pabrik rokok Trubus Alami, Tulungagung, M. Shodik menjelaskan, kebijakan pemerintah menjadi andil besar terhadap kondisi buruk pabrik rokok lokal. Kenaikan harga pita cukai rokok dan dan beberapa peraturan lain menjadi andil besar matinya industri rokok lokal.

“Kenaikan harga pita cukai roko terjadi setiap tahun, jika dihitung dari tahun 2008 hingga tahun 2014 kenaikan cukai rokok mencapai 300 persen,” jelasnya.

Shodik mengatakan, industri rokok mendapat beban pajak sangat besar, berupa PPN, Cukai dan pajak daerah yang berbentuk Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR). Beban PPN yang harus ditanggung industri rokok besarnya mencapai 8,4 persen dari harga jual eceran, untuk cukai dihitung dari setiap batang rokok dengan besaran disesuaikan dengan kelas rokok dan untuk SPPR, industri rokok terbebani 10 persen dari nilai cukai yang ditanggung.

“Produk rokok mendapat 3 beban pajak sekaligus. Dengan besarnya beban pajakyang harus ditanggung, secara otomatis menjadi tambahan beban ongkos produksi sebesar 20 hingga 25 persen,” ujar Shodik.

Naiknya bahan baku pokok berupa tembakau dan cengkeh juga menghimpit industri rokok lokal. Dibanding tahun sebelumnya, harga tembakau naik sebesar 25 persen, sedang kenaikan harga cengkeh dibanding taun sebelumnya mencapai 100 persen.

“Dari kenaikan harga tembakau dan cengkeh, biaya produksi naik sekitar 35 hingga 40 persen, itu belim lagi ditambah kenaikan harga kertas, plastik bungkus rokok dan ongkos transportasi. Sedang harga rokok tetap tidak ada kenaikan, sebab kalau dinaikan jelas kalah persaing dengan produk rokok industri besar. Kalau dibiarkan, jelas yang bisa bertahan hanya pabrik rokok besar saja,” jelasnya.

Kondisi ini menurut Shodik diperparah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200 Tahun 2008, yang mensyaratkan luas pabrik rokok minimal 200 meter persegi. Sementara lokasi produksi pabrik rokok lokal banyak yang tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukan.

Shodik menilai banyaknya peraturan yang menghimpit perkembangan industri menunjukan tidak adanya tanggungjawab pemerintah. Padahal, dilain sisi pemerintah mendapatkan inkam yang tidak sedikit dari komoditas ini. “Kalau melihat peluang pasar, jelas sangat besar di Indonesia, buktinya banyak perusahaan rokok berskala internasional masuk ke sini. Hanya aturanya saja saya pikir yang tidak berpihak pada industri lokal dan dalam negeri,” ungkap Shodik.

Seharusnya, kata Shodik pemerintah harus segera melakukan proteksi terhadap induatri rokok dalam negeri agar bisa berkembang, bukan justru diambil oleh perusahaan asing. “Proteksi harus segera dilakukan. Terutama PMK Nomor 200 Tahun 2008, harus dicabut, bila memang pemerintah berpihak pada industri dalam negeri. Kecuali memang pemerintah berkeinginan memberikan potensi peluang industri rokok pada perusahaan asing,” tuturnya. (Zay/ys).

REDAKSIEkbisNasionalPolitikcukai,dpr ri,rokok
ADAKITANEWS, Kota Kediri - Kebijakan pemerintah terkait cukai sangat mencekik usaha rokok. Hal itu menyusul berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.Komisi VI DPR RI menilai kebijakan itu seharusnya dikoreksi oleh pemerintah. Anggota komisi VI DPR RI, Sarmuji menyatakan, kebijakan...