KPK Telusuri Uang Simpanan Walikota Madiun di Koperasi

1172

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Selain memeriksa beberapa pejabat di lingkup Pemkot Madiun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diketahui ikut memanggil pengurus salah satu koperasi di kota setempat, yang diduga menyimpan sejumlah uang milik Walikota Madiun non-aktif, Bambang Irianto, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Isu mengenai adanya simpanan sejumlah uang milik Walikota Madiun non-aktif, Bambang Irianto di sebuah koperasi di Kota Madiun, bukanlah isapan jempol. Hal tersebut diketahui saat adanya pemeriksaan lanjutan oleh KPK di Mapolres Madiun Kota, Selasa (17/01) lalu.

Terlihat ada dua orang pengurus koperasi yang turut diperiksa oleh KPK. Dari dua orang tersebut, satu orang diantaranya masih aktif di kepengurusan koperasi, sedang satu orang lainnya sudah pension. Keduanya berasal dari koperasi yang sama, yakni koperasi Syirkah Muawanah yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kota Madiun. Namun sayang, saat diwawancarai awak media di halaman gedung Bhara Makota Mapolres Madiun Kota, Nur hasyim, Mantan Manajer Operasional Koperasi Syirkah Muawanah terus mengelak.

Nur Hasyim baru sedikit berbicara saat ditemui Tim Adakitanews.com di rumahnya, di Jalan Branjangan 3 Jiwan Madiun. Nur mengatakan bahwa pada tahun 2005 pernah menerima dana sebesar Rp 200 juta, dari Bambang Irianto yang intinya dipergunakan sebagai penyertaan modal. “Ingatnya saya hanya seperti itu,” kata Nur saat didesak.

Sementara, pernyataan berbeda justru diperoleh dari Budiono, sebagai bendahara koperasi yang masih aktif hingga hari ini. Budiono juga merupakan pengurus yang ikut mendampingi Sahroni, Ketua Koperasi Syirkah Muawanah, saat diperiksa di gedung KPK Jakarta beberapa waktu lalu.

Budiono menyampaikan, bahwa KPK secara resmi telah mengirim surat kepada pihak koperasi untuk membekukan atau memblokir dana Bambang Irianto senilai total Rp 700 juta. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan dan peratutan koperasi yang ada, jika uang jasa tetap diterimakan. “Uang jasa BI (Bambang Irianto,red) tetap kami berikan. Diterima oleh Elok, bendahara pribadi BI,” jelas Budiono.

Berkaitan dengan materi pemeriksaan KPK pada Selasa (17/01) kemarin, Budiono mengaku dicecar dengan pertanyaan berkaitan dengan gratifikasi. “Apakah saudara memberikan sejumlah uang kepada Bambang Irianto, di luar kesepakatan perjanjian simpanan berjangka yang sebesar 9 persen per tahun?” cerita Budi menirukan pertanyaan petugas KPK.

Untuk diketahui, awal keterlibatan Koperasi Syirkah Muawanah dengan KPK, adalah adanya penemuan tiga lembar surat dokumen simpanan berjangka atas nama Bambang Irianto, dengan kop atas nama koperasi tersebut. Informasinya, dokumen tersebut disita KPK di salah satu ruang di rumah pribadi Bambang Irianto, saat pengeledahan pada akhir tahun 2016 kemarin. Tiga dokumen tersebut masing masing mencantumkan nilai Rp 200 juta, Rp 400 juta, dan Rp 100 juta. Dari Tiga dokumen tersebut, dua dokumen diterbitkan pada tahun 2009 (senilai Rp 600 juta) dan satu dokumen diterbitkan pada tahun 2010 (senilai Rp 100 juta).

Hingga berita ini ditulis, Ketua Koperasi Syirkah Muawanah, Sahroni yang merupakan tokoh sentral serta pihak yang paling mengetahui duduk permasalahan dugaan dana simpanan milik Bambang Irianto masih belum bisa dikunjungi atau dihubungi karena sedang sakit.(bud)

Keterangan gambar: Mantan Manajer Operasional Koperasi Syirkah Muawanah, Nur Hasyim, dan lokasi koperasi Syirkah Muawanah.(foto: budiyanto)