unduhan@dakitanews. Kediri – Pada saat sidang perdana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jawa Timur lalu (8/10) tentang sengketa hasil seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Komisioner KPU Kabupaten Kediri diduga melakukan tindakan penyalahgunaan fasilitas negara. Pasalnya, saat diundang di persidangan tersebut anggota KPU tersebut memakai akomodasi yang dibiayai institusi. Padahal undangan tersebut bersifat personal komisioner bukan institusional KPUD.

Namun hal ini dibantah oleh pihak KPU Kabupaten Kediri. Menurut pihaknya undangan personal yang disampaikan oleh PTUN Surabaya memang bersifat personal, tapi kelima komisiner tersebut secara otomatis terikat oleh lembaga/institusi, sehingga berhak memakai fasilitas institusi.

“Mereka kan bagian dari institusi KPU, jadi berhak memakai fasilitas KPU, meskipun kepentingan itu bersifat personal,” jelas Suharto atau Totok, Kepala Sub Bagian Teknis KPU Kabupaten Kediri saat diwawancarai di Kantor KPU pada Sabtu (18/10).

Fasilitas yang dipakai adalah mobil dinas kesekretariatan, anggaran, dan juga beberapa staf yang mendampingi anggota KPU tersebut. Sedangkan tujuan memenuhi undangan tersebut jelas bersifat personal.

Penyalahgunaan Fasilitas Negara adalah Pemakaian sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan atau APBD yang penggunaanya berada di bawah kewenangan pejabat negara yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang layak dan/atau peraturan perundang-undangan.(kunam)

Keterangan Gambar ; Logo KPU

RedaksiPolitikkpu,KPUD Kabupaten Kediri
@dakitanews. Kediri – Pada saat sidang perdana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jawa Timur lalu (8/10) tentang sengketa hasil seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Komisioner KPU Kabupaten Kediri diduga melakukan tindakan penyalahgunaan fasilitas negara. Pasalnya, saat diundang di persidangan tersebut anggota KPU tersebut memakai akomodasi...