IMG_20150625_130600IMG_20150625_130933

ADAKITANEWS, Kediri – Polemik persoalan penyerahan berkas dukungan bakal calon Bupati dari jalur perseorangan semakin memanas. Pasangan bakal calon Bupati dari jalur perseorangan Wisnu Wardana dan Tomi Ari Wibowo memperkarakan KPU Kediri ke ranah hukum. Lantara KPU dianggap secara terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan kejahatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kediri.

Wisnu Wardana, bakal calon Bupati dari pasangan bakal calon Bupati dari pasangan ini, menyatakan, bentuk jehatan yang telah dilakukan oleh KPU antara lain, dengan sengaja dan berbagai macam cara untuk menggugurkan pencalonanya sebagai pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati. Dari awal menurut Wisnu, dirinya sudah diganjal dengan perdebatan persoalan penghitungan jumlah dukungan.

“Dari awal sudah ada indikasi bahwa perdebatan pertama adalah soal perhitungan jumlah dukungan anatar soft copy dan hard copy. Itu yang mereka gunakan adalah soft copy. Karena mereka sudah tahu betul, perpindahan data dari exel ke silon (Sistem Informasi Pecalonan – red) hanya dibutuhkan waktu 2 hari, tidak rasional menurut saya,” ungka Wisnu. Kamia, (26/06).

Namun pada kenyatannya, dalam aturan PKU, kata Wisnu ada waktu perbaikan. “Ada di pasal 17 PKPU nomor 9 tahun 2015,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Wisnu, KPU terindikasi tidak mau menerima berkas syarat dukungan pasangan bakal calon Bupati ini, baik soft copy maupun hard copy. Hingga KPU melakukan pembiaran terhadap data syarat dukungan yang dikumpulkan pasangan calon ini selama 4 hari.

“Semala 4 hari KPU tidak melakukannpenelitian berkas, kemudian tahu-tahu dia (KPU -red) mengklaim bahwa kita tidak memberikan soft copy. Padahal jika soft copy atau data itu tidak ada atau tidak diberikan, menurut pasal 6 PKPU nomor 9 tahun 2015, menyatakan bahwa data itu harus dikembalikan. Berarti kalau diterima kemudian dibiarkan tanpa ada proses merupakan bentuk penjegalan,” tegas Wisnu.

Wisnu mengatakan KPU Kabupaten Kediri juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum. “Kenapa dia tahu-tahu mengklaim kita tidak menyerahkan soft copy, itu sudah terlambat, karena terlambat maka dia melanggar PKPU sendiri. Apalagi dia membiarkan berkas disitu, tanpa ada tanda terima, kan akhirnya bisa menjadi kehilangan berkas. Apalagi dia mengatakan kita tidak mwnyerahkan berkas, tidak menyiapkan petugas, kita tidak mau berkas kita dihitung, itu kebohongan, fitnah itu. Ini bentuk melawan hukum, sebagaimana KUHP pasal 311, 317 dan pasal 335,” ujarnya.

Untuk itu, pasangan bakal calon Bupati ini telah melaporkan kasus tersebut Kepolda Jatim. Namun karena kasus tersebut menyangkut kepwmiluan, maka pihak Polda menyerahkan kaus tersebut ke pihak Bawaslu Jatim. Hingga akhirnya pihak Bawas menyerahkan pemeriksaan kasus tersebut pada Panwaskab Kediri.

Sementara, Ketua Panwaskab Kediri, Muji Harjito saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah memeriksa tiga saksi untuk kasus tersebut. Jito menjelaskan, pihaknya mendapat limpahan kasus ini dari Bawaslu Jatim pada tanggal 23 Juni. “Saudara Wisnu Wardana ini pada tanggal 22 Juni lapor ke polda, kemudian karena ini ranah pemilihan maka dilimpahkan ke Bawaslu Jatim. Oleh Bawaslu kemudian diteruskan dilimpahan kepada kami. Dan mulai kemarin kami sudah mengkaji dab memeriksa beberapa saksi,” jelas Muji Harjito.

Terkait kasus tersebut, kata Muji Harjito, pihaknya kn mendasarkan pada UU. Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. “Jika nantinya ada pelanggaran, tentunya kami menggunakan pasal-pasal yang ada pada undang-undang itu. Namun yang terkait dengan urusan pidana, kami juga akan menindak lanjuti,” ujarnya.

Namun hingga kini pihak Panwaskab Kediri belum bisa memberikan kesimpulan terkait indikasi pelanggaran yang dilakan KPU. “Saat ini masih akan kita kajinlebihblanjut. Setelah kita kaji, kita akan pilahkan menjadi tiga bagian, yakni, tidak bisa ditindaknlanjuti karena bukan pelanggaran, bisa ditindak lanjuti karena berupa pelanggaran administrasi, pidana dan etik, serta terkait sengketa,” jelasnya. (ys).

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150625_130600.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/06/IMG_20150625_130600-150x150.jpgRedaksiPolitikdigugat,kediri,kpu
ADAKITANEWS, Kediri - Polemik persoalan penyerahan berkas dukungan bakal calon Bupati dari jalur perseorangan semakin memanas. Pasangan bakal calon Bupati dari jalur perseorangan Wisnu Wardana dan Tomi Ari Wibowo memperkarakan KPU Kediri ke ranah hukum. Lantara KPU dianggap secara terstruktur, sistematis dan masif telah melakukan kejahatan dalam melaksanakan tugas...