@dakitanews2014-09-22-706 Nganjuk – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk dinilai tidak memiliki nyali untuk menunda pelantikan salah seorang anggota DPRD 2014-2019 yang dalam status sebagai terpidana kasus penipuan CPNS.  Hal itu berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh KPU Pusat yang berani menunda pelantikan 3 orang anggota baru karena kasus serupa.

Salah seorang anggota DPRD Nganjuk itu dibiarkan melenggang mengikuti pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019. Salah seorang anggota DPRD tersebut bernama Djoko Widijantoro, politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Padahal, Djoko divonis hukuman delapan bulan penjara, karena kasus penipuan rekrutmen CPNS database 2010 di Nganjuk.

Sejak proses pendaftaran caleg hingga tahap pelantikan, KPU tak sekalipun mengusik atau mempermasalahkan status hukum yang disandang sang legislator. Bahkan setelah turunnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak upaya kasasi Djoko.

Agus Rahman Hakim, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk mengatakan, meskipun sama-sama terjerat perkara pidana, namun kasus Djoko disebutnya berbeda dengan kasus lima anggota DPR pusat. Menurut dia, lima anggota DPR-RI yang menjadi tersangka itu tidak dilantik, karena mereka dijerat pasal dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih. “Sedangkan di Nganjuk (Djoko, Red) ancamannya di bawah lima tahun,” kata Agus.

Selain itu, Agus juga menyebut kasus yang menjerat lima anggota DPR-RI di Jakarta itu kasus tindak pidana korupsi, yang tergolong kejahatan luar biasa alias extraordinary crime. Sehingga, KPU merasa perlu menindaklanjuti penangguhan pelantikan mereka berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Di sini kasusnya bukan extraordinary crime,” imbuhnya.

Sementara itu, hingga kini Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk juga belum menetapkan jadwal pasti eksekusi terhadap Djoko. Alasannya, karena mereka masih menunggu turunnya salinan resmi putusan kasasi dari MA, berikut lampiran berkas perkaranya.

M. Anggidigdo, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Nganjuk M. Anggidigdo mengatakan, hingga kini memang belum ada kepastian jadwal turunnya surat putusan atas Djoko. Namun dia meyakini, dalam waktu dekat akan mendapatkan ‘surat sakti’ tersebut. “Kalau (surat putusan) sudah di tangan, kami bisa langsung eksekusi (Djoko, Red),” tukas Anggi.

Sementara Cahyo Basuki, ketua LSM MP3 Nganjuk mengatakan, KPU tidak memiliki nyali untuk menahan pelantikan anggota dewan tersebut. Sebab menurut Cahyo, seharusnya KPU memiliki dasar kuat secara hukum untuk menunda pelantikan yang bersangkutan.

“Terkait pelantikan anggota DPRD Nganjuk yang berstatus terpidana, harusnya ada dasar hukum kuat bagi KPU untuk menunda pelantikan tersebut. Namun tampaknya KPU tidak memiliki nyali untuk melakukanya,” ujar Cahyo. (jati).

Keterangan Gambar : Bukti pelantikan anggota DPRD yang dalam status terpidana

RedaksiPolitikDPRD Terpidana,kpu
@dakitanews Nganjuk - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk dinilai tidak memiliki nyali untuk menunda pelantikan salah seorang anggota DPRD 2014-2019 yang dalam status sebagai terpidana kasus penipuan CPNS.  Hal itu berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh KPU Pusat yang berani menunda pelantikan 3 orang anggota baru karena kasus...