ADAKITANEWS, Kota Madiun – Pemberitaan hasil putusan sidang PTUN Surabaya pada Kamis (16/03), terkait gugatan perdata politisi PDIP, kepada BK dan Ketua DPRD, yang menyatakaan ditolak, dibantah langsung oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat.

Hasil gugatan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Supiyah Mangayuhastuti terhadap tergugat 1, BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Madiun, dan tergugat 2, Istono sebagai Ketua DPRD Kota Madiun sebenarnya adalah tidak diterima.

Dari hasil wawancara Tim Adakitanews.com dengan Kuasa Hukum dari kedua belah pihak. Yaitu Arif Purwanto, SH, MH dari pihak pemohon dan Budi Wibowo dari pihak termohon, keduanya samasama menyatakan jika hasil keputusan gugatan tersebut adalah tidak diterima atau N.O. Dan sesuai aturan, pemohon diperbolehkan untuk melakukan upaya banding ataupun melakukan gugatan baru.

Sebagai Kuasa Hukum pemohon, Arif menjelaskan kepada Tim Adakitanews.com terkait terbitnya amar putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya. “Intinya adalah, pokok gugatan tidak diperiksa dikarenakan Hakim menerima eksepsi tergugat 1 atau BK,” jelas Arif kepada Tim Adakitanews.com di ruang kerjanya, Sabtu (18/03).

Arif menjelaskan, amar putusan dari PTUN Surabya adalah, Hakim menerima eksepsi tergugat 1 (BK,red), bahwa objek sengketa bukan putusan TUN. Kedua, dalam pokok perkara gugatan tidak diterima atau N.O atau bukan ditolak. Dan ketiga, menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Menurut Arif, ada hal aneh terkait amar putusan PTUN tersebut. Dalam tahapan di PTUN, dilakukan pemeriksaan awal atau lazim disebut DISMISEL. Dan ternyata dalam pemeriksaan awal diterima, sehingga disidangkan pokok perkara. “Sehingga sangat naif jika Hakim menerima eksepsi tergugat 1 (BK,red). Seharusnya jika ditolak adalah saat proses DISMISEL. Oleh karenaya pihak kami selama 14 hari, sesuai yang diberikan Majelis Hakim akan melakukan upaya banding secepatnya,” kata Arif.

Arif mengaku sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang menyatakan jika gugatannya ditolak. Karena dalam pemahaman dan bahasa hukum, kata tidak diterima dan ditolak memiliki maka yang berbeda. “Saya sangat menyayangkan dengan pemberitaan tersebut, kenapa tidak dikroscek ulang kepada pihak-pihak lain yang hadir saat itu, hal ini sangat merugikan kami dan juga klien kami,” sesal Arif.

Hal senada juga sampaikan Budi Wibowo yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat. “Benar, putusan dari PTUN adalah tidak menerima,” jelas Budi Wibowo, kepada Tim Adakitanews.com saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Budi sendiri adalah salah satu yang turut hadir saat pembacaan amar putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Kamis (16/03) lalu.

Seperti diketahui bersama, Sri Mangayuhastuti melakukan gugatan lewat PTUN Surabaya dengan nomor perkara 176/G/2016/PTUN.SBY pada tanggal (15/11/16) silam. Gugatannya tersebut untuk melawan putusan BK Nomor 1 tahun 2016 yang menurutnya banyak kejanggalan.(bud)

Keterangan gambar : (kiri) Arif Purwanto dan Budi Wibowo.(foto: Budiyanto)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/03/20170318_203934-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/03/20170318_203934-150x150.jpgREDAKSIHukum Kriminaladakitanews,Berita,dprd kota madiun,gugatan,madiun,ptun
ADAKITANEWS, Kota Madiun - Pemberitaan hasil putusan sidang PTUN Surabaya pada Kamis (16/03), terkait gugatan perdata politisi PDIP, kepada BK dan Ketua DPRD, yang menyatakaan ditolak, dibantah langsung oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Hasil gugatan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Supiyah Mangayuhastuti terhadap tergugat 1, BK (Badan Kehormatan)...