ADAKITANEWS, Tulungagung – Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. KPU Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini telah memulai tahapan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada mendatang.

Salah satu yang menjadi sasaran sosialisasi adalah kalangan media. Karena media dalam pelaksanaan Pilkada memiliki peran yang sangat strategis.

“Salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan Pilkada, tidak bisa dilepaskan peran media, karena keberadaannya sangat strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung, Suyitno Arman saat pelaksanaan Media Gathering dengan insan pers di Tulungagung, Sabtu (30/09).

Dalam pemaparannya, Arman yang membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat ini menyatakan, aturan iklan politik pada Pilkada saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, kata dia, iklan politik sangat bebas karena masing-masing pasangan calon dalam pilkada bebas memasang iklan di media manapun dengan biaya masing-masing calon. Sehingga, mereka yang memiliki uang banyak berpotensi lebih banyak beriklan dan menyosialisasikan diri mereka.

Namun, saat ini hal itu tidak bisa dilakukan. Pemasangan iklan nantinya bakal dibatasi dan difasilitasi KPU. “Pasangan calon tidak selonggar dulu, tidak boleh sembarangan pasang iklan di media massa. Sehingga, tercipta keadilan karena masing-masing pasangan calon akan memiliki kesempatan yang sama dalam pemasangan iklan,” jelasnya.

Lanjut Arman, dalam Pilkada 2018 mendatang, pemasangan iklan sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pilkada. Disitu sudah ada ketentuan tentang pendanaan, frekuensi, durasi dan sebagainya.

Arman mencontohkan, jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon, paling banyak kumulatif 10 spot. Durasinya maksimal 30 detik, untuk setiap stasiun televisi, dan setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye. Sedangkan jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon, paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60 detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.

“Batas jumlah penayangan iklan kampanye berlaku untuk semua jenis iklan kampanye. KPU wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon dalam menetapkan jadwal,” ujar Arman.

Penayangan iklan kampanye menjadi wewenang KPU. Dan peserta Pilkada, tak boleh memasang iklan kampanye di luar koordinasi dengan penyelenggara Pilkada.

“Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dibatalkannya pencalonannya atau diskualifikasi sebagai peserta dalam Pilkada. Jadi sanksinya sangat berat,”pungkas Arman.

Pada Pilkada serentak tahun 2018 nanti sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun depan. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.(ta1)

Keterangan gambar : Suasana Media Gathering dengan insan pers di Tulungagung.(foto : acta cahyono)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/09/adakitanews20170930_211119-1024x575.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/09/adakitanews20170930_211119-150x150.jpgREDAKSIPolitikadakitanews,Berita,kampanye,kpu,pilkada,Tulungagung
ADAKITANEWS, Tulungagung – Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. KPU Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini telah memulai tahapan sosialisasi terkait pelaksanaan Pilkada mendatang. Salah satu yang menjadi sasaran sosialisasi adalah kalangan media. Karena media dalam pelaksanaan Pilkada memiliki peran...