LPSE Kabupaten Nganjuk Lengang, Proyek Ikut Molor

2572

ADAKITANEWS, Nganjuk – Pengerjaan proyek dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 kemungkinan besar kembali molor. Pasalnya, berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), hingga saat ini belum ada satu proyek pun yang ditenderkan.

Padahal berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, jumlah tender proyek yang digarap selama setahun mencapai angka ratusan. Namun hingga saat ini baru ada dua Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang masuk dalam laporan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dua proyek yang saat ini masih RUP itu sendiri juga masih dalam proses koreksi oleh pihak terkait dan belum diumumkan.

Yudi Ernanto, Kepala LPSE Kabupaten Nganjuk mengungkapkan jika pelaksanaan tender proyek pada tahun ini lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun dia baru menjabat setengah tahun, dia menilai jika progressnya menurun dari tahun kemarin. “Menurut saya progresnya lebih bagus tahun kemarin. Saat ini memang banyak keterlambatan dalam penenderan,” ungkapnya.

Disinggung terkait langkah yang akan diambil dalam menangani masalah ini, Yudi mengatakan pihaknya hanya bisa menunggu dan mengingatkan. Sebenarnya pihaknya ingin menetapkan batas deadline target RUP. Namun kewenangannya terbatas karena yang menentukan schedule adalah SKPD. “Kita hanya bisa mengingatkan SKPD tentang rencana yang dimiliki,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yudi menjelaskan dampak keterlambatan atas pengajuan tender proyek oleh SKPD, akan beresiko terhadap deadline pengerjaan, sehingga bukan mustahil jika tahun ini akan banyak proyek yang molor. “Kalau progress tender mundur, tentu saja progress penyerapan anggaran juga jadi mundur,” ujarnya.

Untuk diketahui, hingga berita ini dimuat belum ada proyek yang ditenderkan dalam LPSE. Data LPSE hanya berisi rekapitulasi RUP Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2016. Informasi yang dihimpun, dua rencana umum pengadaan (RUP) yang masuk dalam laporan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yakni pengadaan jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi Gedung Wanita senilai Rp 195 juta dan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan Pasar Wage 3 dengan pagu Rp 400 juta. Padahal seharusnya berdasarkan RUP, tender harus sudah dimulai pada pertengahan Februari 2016 atau awal Maret 2016.(Jati)

Keterangan Gambar : Data elektronik LPSE Nganjuk yang terlihat sepi