Mantan Sekretaris KPUD Nganjuk Dipanggil Tipikor Polres

839

ADAKITANEWSIMG_1214, Nganjuk – Suhariyono mantan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk, dipaggil tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Nganjuk, Selasa (5/5). Pemanggilan Suhariyono ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan gedung baru KPU Nganjuk.

Dalam pembangunan gedung baru KPU Nganjuk tersebut, Suhariyono sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPKom) proyek pembangunan gedung KPU Nganjuk. Namun, kapasistasnya dalam pemanggilan tersebut hanya sebagai saksi.

“Dia (Suhariyono-red) kita panggil dalam kapasitasnya sebagai saksi yang terakir dan mengarah ke tersangka berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai KPA dan PPKom pada proyek pembangunan gedung KPU Nganjuk,” terang Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Hendra Krisnawan.

AKP Hendra Krisnawan menjelaskan, jika materi pertanyaan yang diajukan, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung KPU Nganjuk senilai Rp 2,48 miliar yang bersumber dari APBN 2013 tersebut. Di antaranya banyak item pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan. Yakni, tujuh lokasi taman, mushala, pengurukan, gudang, pengecatan, lis plafon berbahan gipsum, kanopi pada lorongan penghubung antar bangunan induk menuju gudang dengan bahan galvalum, adendum, serta sebagian tempat penjagaan.

” Dia kami mintai keterangan selama hampir 4 jam dengan diberi 44 pertanyaan seputar jabatannya saat itu sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPKom) proyek pembangunan gedung KPU Nganjuk,” jelasnya.

Setelah pemeriksaan tersebut, pihak Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk tinggal menunggu kedatangan tim ahli dari salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Timur yang akan melakukan pengecekan kualitas bangunan yang berlokasi di Kelurahan Begadung Kecamatan Kota Nganjuk ini.

Sedikitnya, ada 20 tim ahli Tim ahli yang dijadwalkan datang ke Nganjuk pada Kamis (7/5) mendatang. “Mereka semua adalah Doktor dengan keahlian masing-masing akan mengecek dugaan penyimpangan proyek gedung KPU Nganjuk,” terang AKP Hendra.

Hasil dari penelitian tersebut, pihak Tipikor Polres Nganjuk secepatnya dapat menetapkan tersangka, setelah diketahui adanya kerugian uang negara akibat yang ditimbulkan dari pembangunan gedung KPU tersebut. Sehingga tidak harus menunggu audit dari Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Melihat kondisi bangunan saat ini, Polres Nganjuk berkeyakinan telah terjadi kerugian uang negara secara menyeluruh (total loss) dari proyek senilai Rp 2,48 miliar tersebut. “Kami juga berharap, temuan dari tim ahli tidak jauh berbeda dari perkiraan awal kami. Apabila tim ahli menyimpulkan penyimpangan menyeluruh, berarti negara telah dirugikan senilai proyek itu,” jelas AKP Hendra. (Jati/zay).