ADAKITANEWS, Blitar – Masih adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang difungsikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar mendapat sorotan dari DPRD. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita mengatakan, Disdik telah melanggar aturan yang sudah ditentukan terkait belum dibubarkannya UPTD.

Susi mengatakan, Disdik tidak mempunyai dasar yang jelas soal masih adanya UPTD tersebut. Padahal, Undang-undang maupun PP-nya juga sudah ganti. Pihaknya pun hingga kini masih mempertanyakan karena masih ada UPT yang beroperasi dan bahkan diberikan anggaran. Selain itu juga ada penambahan pegawai yang diambil dari sekolah.

Kata Susi, seharusnya Disdik patuh dengan aturan yang berlaku. Karena hal ini tidak hanya diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017, yang salah satu isinya mengatur setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak diperbolehkan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Tetapi juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami membuat Peraturan Daerah tentunya merujuk pada peraturan di atasnya, yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jadi itu adalah aturan yang saklek dan harus dilaksanakan oleh Dinas terkait,” tandasnya, Sabtu (13/05).

Menurutnya, tidak ada alasan untuk menolak ataupun keberatan dengan aturan tersebut. Karena aturan ini berlaku se-Indonesia.

Ia menjelaskan, bahwa pada Perda nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ada di bab 4 tentang pembentukan unit pelaksana teknis. Di pasal 7 tertuang bahwa UPTD yang dimaksud di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah. Satuan pendidikan daerah ini berbentuk satuan pendidikan formal. Sehingga UPT-nya seharusnya melekat ke satuan pendidikan formal.

“Jadi maunya memang ada efisiensi disana, sehingga jika ada laporan-laporan sekolah langsung ke Dinas. Untuk bagaimana Dinas menata, kita silakan,” jelasnya.

Harusnya aturan ini, lanjut Susi, sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2017 kemarin, sehingga akan efektif. Karena semua daerah harus melakukan aturan tersebut. “Memang ada kekhususan daerah bisa membentuk UPT, tapi kalau untuk pendidikan ada pasal khusus dimana UPT Dinas Pendidikan melekat pada sekolah,” paparnya.

Susi menegaskan, jika Dinas Pendidikan masih mau mengkaji maupun mendalami aturan ini, hal itu tidak perlu dilakukan karena aturannya sudah final. Jika ada keberatan, karena ini undang-undang maka harus di bawa ke MK atau ke MA. “Permendagri ini tentu dasarnya adalah aturan di atasnya. Dan ini hanya penjabarannya saja,” ungkapnya.

Susi menambahkan, pihaknya belum menemukan anggaran UPTD dimasukkan dimana. Karena sampai saat ini Komisi IV masih belum bisa membaca RKA tahun 2017 dari Dinas Pendidikan. “Kami masih dijanjikan, tapi sampai saat ini belum menerimanya. Padahal sudah sekitar 4 bulan lebih,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Dinas Pendidikan sudah menyatakan keberatan dengan aturan pembubaran UPTD dengan alasan tidak mampu menjangkau luasnya wilayah Kabupaten Blitar tanpa UPTD. Sehingga saat ini Dinas Pendidikan masih mengevaluasinya, dan akan mengirimkan surat keberatan ke Pemerintah Pusat.(blt2)

Keterangan gambar: Susi Narulita, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.(dok. Adakitanews.com)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/05/130517-blt2-blitar-uptd-1024x576.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/05/130517-blt2-blitar-uptd-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,blitar,dinas pendidikan kabupaten bitar,dprd kabupaten blitar,uptd
ADAKITANEWS, Blitar - Masih adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang difungsikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar mendapat sorotan dari DPRD. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita mengatakan, Disdik telah melanggar aturan yang sudah ditentukan terkait belum dibubarkannya UPTD. Susi mengatakan, Disdik tidak mempunyai dasar yang...