wtp 1WTP@dakitanews Nganjuk – Kabupaten Nganjuk untuk kedua kalinya menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk anggaran 2013. Penyerahan LHP BPK RI pada laporan keuangan tersebut untuk mengantisipasi kerugian negara. Meski, kerugian negara ats beberapa kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten ini masih diproses di tingkat kejaksaan.

Kabag Humas Pemkab Nganjuk Ghozali Afandi menyatakan, raihan penghargaan Opini WTP Kabupaten Nganjuk dari BPK RI tersebut diterima bersama Pemprov Jatim dan belasan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2014 ini. Di antara Kabupaten/Kota yang mendapat predikat WTP adalah Kabupaten  Jombang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Ponorogo, Banyuwangi, Pasuruan, Nganjuk, Probolinggo, Kota Surabaya,  Kota Malang dan Kota Blitar.

“Itu setelah pemeriksaan keuangan juga dilakukan secara serentak pada seluruh pemerintah daerah tingkat II tahun 2013 lalu,” ujar Ghozali ditemui di ruang kerjanya, Senin, (29/09/2014).

Hanya, Ghozali tidak menyebut urutan peringkat Kabupaten Nganjuk dalam raihan penghargaan opini WTP tahun ini. Pihaknya menyebut bahwa penghargaan opini WTP diberikan oleh BPK RI lewat penilaian laporan hasil keuangan untuk seluruh pemerintah daerah tingkat II di Indonesia. Artinya, Kabupaten Nganjuk masuk dalam penilaian dari BPK RI dan berhasil masuk sebagai salah satu kabupaten yang menerima penghargaan.

“Saya hanya ingat, Nganjuk sudah dua kali ini menerima penghargaan (opini WTP- Red), tapi urutan ke berapa, belum tahu,” tegasnya.

Sumber internal di Pemkab menyampaikan, penghargaan opini WTP Kabupaten Nganjuk justru membuat Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman ‘marah’. Pasalnya, kasus dugaan korupsinya masih menggelayut di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya membuatnya malu.  Bahkan sejumlah pejabat dan kepala dinasnya masuk penjara terkait kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Seperti pemberitaan media massa tak henti-hentikan mengekspos kasus tipikor di Nganjuk. Kemarahan bupati tidak berhenti pada anggapan ketidakmampuan kinerja SKPD-nya, melainkan perolehan penghargaan opini WTP Kabupaten Nganjuk menempati ranking, tidak seperti harapan bupati.

Menurut sumber, bupati Nganjuk tidak biasanya marah sekeras itu. Kepada para kepala SKPD-nya, dia menginstruksikan untuk tidak bepergian ke luar kota hingga 28 Oktober 2014. Bahkan kepada Sekretaris Daerah (Masduqi), bupati manawarkan untuk mengajukan pengunduran diri, karena dianggap tidak bisa bekerja.

“Tapi setelah memberi instruksi tidak boleh pergi ke luar daerah, justru bupati sendiri bersama beberapa pejabat penting Nganjuk pergi ke Semarang, bersamaan Rakernas PDI Perjuangan,” sindir sumber yang mengaku ikut dimarahi bupati usai penghargaan opini WTP diterima.

Masih menurut Ghozali, disoal masalah kekecewaan bupati Nganjuk terkait penerimaan penghargaan opini WTP, mengaku tidak tahu-menahu. “Setahu saya, tidak ada apa-apa setelah penerimaan penghargaan WTP, Pak Bupati justru merasa senang menerima lagi penghargaan,” jelas Ghozali.

Sekadar informasi, setelah menerima penghargaan opini WTP dari BPK RI, Pemkab Nganjuk tidak langsung memasang baliho seperti penerimaan penghargaan yang sama sebelumnya. (Jati)

Keterangan Gambar :

RedaksiPolitik
@dakitanews Nganjuk - Kabupaten Nganjuk untuk kedua kalinya menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk anggaran 2013. Penyerahan LHP BPK RI pada laporan keuangan tersebut untuk mengantisipasi kerugian negara. Meski, kerugian negara ats...