image@dakitanews Kediri – Janji Pemerintah Pusat untuk menggelontorkan dana Rp 1 milyar ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Kediri tahun 2015 tak mungkin terealisasikan. Pasalnya tahun 2015 mendatang, sejumlah desa hanya mendapat jatah 10 persen dari APBN yakni sekitar Rp.100 juta. Beberapa perangkat desa menyesalkan kondisi ini dan menilai pemerintah tidak tepati janji.

Dana Rp 1 milyar yang digembar-gemborkan oleh pemerintah sebelumnya batal terwujud tahun depan. Hal ini dikarenakan, dalam rancangan APBN 2015 pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp 9,1 triliun. Padahal masyarakat luas sudah mengetahui kalau anggaran yang akan terkucur ke desa adalah satu milyar.

Kondisi ini sangat disesalkan sejumlah perangkat desa karena Pemerintah dinilai tak konsisten dengan apa yang dijanjikan. Padahal desa sudah membuat rancangan pembangunan yang kini mungkin tak dapat terealisasikan.

Abdul Kamid, Kepala Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri
mengatakan, pemerintah pusat seharusnya dapat menepati janjinya. Karena sejauh ini desa sudah mempunyai rancangan pembangunan yang secara otomatis batal dengan adanya ini.

“Pemerintah seharusnya konsisten dan tepat janji. Kalaupun desa cuma mendapat anggaran Rp 100 juta an masih kurang untuk program pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Secara otomatis rancangan pembangunan lainnya pun juga harus dibatalkan,” jelas Abdul Kamid.

Untuk diketahui, sesuai amanat undang-undang, desa bakal mendapatkan jatah 10 persen dari dana transfer daerah pada APBD. Namun dalam rancangan APBN tahun 2015, pemerintah pusat hanya menganggarkan 9,1 triliyun rupiah. Kalau diprosentase pemerintah pusat hanya menganggarkan 1,4 persen dari dana transfer daerah.(tya)

Keterangan Gambar : ilustrasi dana desa

RedaksiPolitikalokasi dana desa,anggaran desa
@dakitanews Kediri - Janji Pemerintah Pusat untuk menggelontorkan dana Rp 1 milyar ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Kediri tahun 2015 tak mungkin terealisasikan. Pasalnya tahun 2015 mendatang, sejumlah desa hanya mendapat jatah 10 persen dari APBN yakni sekitar Rp.100 juta. Beberapa perangkat desa menyesalkan kondisi ini dan menilai...