Pemkab Nganjuk Ngotot Bangun Terminal Kertosono

2575

2015-10-22_20.35.45ADAKITANEWS, Nganjuk – Pemkab Nganjuk tetap ngotot membangun terminal Kertosono, meski kalangan DPRD menyatakan akan meninjau ulang penggunaan anggaran pembangunan terminal sebesar Rp. 12,5 milyar tersebut.

Kabid Angkutan Dishubkominfo Pemkab Nganjuk, Nur Banra, menyatakan anggaran pembangunan terminal Kertosono sudah mendapat persetujuan berbagai pihak, yakni DPRD maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun untuk memulai proses pembangunan tersebut pihaknya harus mengantongi ijin Dirjen Binamarga dan Kepolisian.

“Semua sudah setuju soal anggaran pembangunan terminal Kertoaono. Kalangan DPRD maupun koreksi Gubernur sudah tidak ada masalah. Tinggal rekomendasi dari instansi terkait, seperti dari Dirjen Bina Marga dan kepolisian sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang angkutan dan lalulintas mensaratkan setiap pembangunan terminal harus mendapat persetujuan dari pihak terkait,” ujarnya Nur Banra.

2015-10-22_20.36.38Rencananya pembangunan terminal Kertosono akan ditempatkan di perempatan Kota Lama Kertosono. Pihaknya juga telah melakukan penyusunan analisa manajemen dampak lingkungan (Amdal) Lalin. Namun harus terhenti menunggu turunnya surat rekomendasi dari dua instansi itu.

Lokasi itu dinilai telah memenuhi syarat sesuai dengan hasil uji kelaikan (feasibility study) yang telah dilakukan. Sebab lokasi itu berada di pusat pertumbuhan kota dan diestimasikan keberadaan terminal itu kelak akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Dikonfirmasi soal anggaran yang mencapai Rp. 12,5 milyar, Nur Banra, menjelaskan besaran anggaran itu berasal PAK APBD 2015 sebesar Rp 7,5 miliar, sisanya akan dialokasikan APBD 2016 sekitar Rp 5 miliar.

Sementara, kalangan DPRD Kabupaten Nganjuk meminta pemkab Nganjuk mengkaji ulang terkait pembangunan tersebut. Pasalnya, dari hasil survey yang dilakukan, pendapatan terminal dari retribusi angkutan yang masuk tidak sebanding dengan nilai investasi yang hendak digelontorkan.

“Retribusi yang masuk selama ini ke terminal Kertosono hanya Rp. 15 juta per bulan. Ini jelas tidak sebanding dengan nilai investasi untuk biaya pembangunan terminal. Selama pendapatan dari retribusi belum mampu menutup biaya pemeliharaan dan biaya operasional, terminal MPU Kertosono baru jangan dibangun,” tegas Yusmanto, saat ditemui Tim Adakitanews.com di Kantor DPRD Nganjuk.(Jati)

Keterangan Gambar : Kondisi lokasi yang direncanakan akan digunakan terminal Kertosono Nganjuk