images (3)@dakitanews Kediri – Niat menghindari gratifikasi, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif nikah di Kabupaten Kediri justru amburadul. Baru sekitar dua bulan lalu diterapkan, sudah ada beberapa pengantin yang mengaku membayar tarif nikah melebihi Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan.

Padahal dalam PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah dan rujuk, sudah dijelaskan bahwa menikah di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) serta saat jam kerja adalah gratis. Sedangkan untuk pernikahan diluar KUA serta ditempat calon pengantin ditarik biaya 600 ribu rupiah.

Beberapa calon mempelai mengaku harus membayar lebih dari 600 ribu untuk biaya menikah diluar KUA, sedangkan hal tersebut sangat bertentangan dengan PP dan termasuk dalam pungutan liar (pungli).

Paulo Jose Xemenes Kepala Bagian Humas Kementrian Agama Kabupaten Kediri mengatakan PP tentang biaya nikah dan rujuk sudah berlaku sejak 11 Juli lalu. Sementara untuk biaya nikah yang melebihi ketentuan PP pihaknya masih belum menerima laporan.

“Untuk biaya nikah di Kantor KUA gratis, sementara untuk yang diluar KUA calon pengantin harus membayar 600 ribu rupiah di bank. Kalau masalah tarikan diluar tarif itu masih belum ada laporan sampai sekarang. Ya nanti kalau ada oknum yang melakukan pungutan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan kami tindak tegas,” jelas Paulo.

Sementara itu, sebagian Modin (pembantu pencatat nikah) mengaku tarif 600 ribu rupiah yang sudah ditetapkan itu memang belum termasuk honor mereka.

Paulo menambahkan biaya 600 ribu rupiah itu belum termasuk honor untuk modin karena sampai saat ini petunjuk teknisnya memang belum turun.“ Enam ratus ribu rupiah belum termasuk honor modinnya,” imbuh Paulo.

Untuk diketahui, jumlah pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di Kabupaten Kediri sebanyak 509 yang tersebar di 26 kecamatan.(tya)

Keterangan Gambar : Ilustrasi Nikah

RedaksiPolitik
@dakitanews Kediri – Niat menghindari gratifikasi, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif nikah di Kabupaten Kediri justru amburadul. Baru sekitar dua bulan lalu diterapkan, sudah ada beberapa pengantin yang mengaku membayar tarif nikah melebihi Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan. Padahal dalam PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah dan...