Pengadaan Kain Batik PNS, Dimungkinkan Muncul Tersangka Baru

1126

2016-05-06_21.57.57ADAKITANEWS, Nganjuk- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nganjuk kembali memeriksa sejumlah pejabat terkait proyek pengadaan seragam batik PNS tahun 2015 silam. Dalam tahap pemeriksaan tersebut, Kejari sudah menemukan beberapa perbuatan pidana yang melawan hukum dengan cara rekayasa anggaran.

Informasi yang diterima tim adakitanews.com, beberapa nama yang dimintai keterangan oleh Kejari Nganjuk antara lain, Bambang Eko Suharto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Mukasanah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Lies Nurhayati, Inspektur Inspektorat Pemkab Nganjuk, dan Basori, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nganjuk. Keempat pejabat tersebut, dimintai keterangan oleh pihak Kejari dalam ruang yang berbeda.

“Kita akan terus menggali informasi untuk mengetahui keterlibatan pihak lain,” ungkap Anwar Risa Zakaria, Kasi Intelijen Kejari Nganjuk, Jumat (06/05).

Menurutnya, semua pejabat Pemkab Nganjuk yang terlibat dalam urusan pengadaan seragam batik PNS tahun 2015 berpotensi menjadi tersangka. Asalkan, tambah Anwar Risa Zakaria, bukti dan saksi cukup kuat untuk menjerat para pemain rekayasa anggaran itu.

“Pemain anggaran seragam batik cukup banyak,” jelasnya.

Diakuinya, pihak Kejari akan tetap berupaya mengungkap keterlibatan pejabat lain. Anwar Risa Zakaria berharap, semua alat bukti terkait kasus tersebut, baik saksi-saksi, surat atau dokumen, petunjuk, saksi ahli dan barang bukti lain dapat segera didapatkan untuk pengembangan selanjutnya. ”Semoga semua bukti cepat terkumpul untuk pengembangan kasus yang merugikan negara hingga Rp 3,1 miliar,” terangnya.

Untuk diketahui, para PNS baru (K2 dan Tes Umum) diwajibkan membeli seragam batik ke Ita Tribawati, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nganjuk dengan harga bervariasi, mulai dari Rp 180 ribu hingga Rp 225 ribu. Bagi PNS lama, langsung dikoordinir masing-masing SKPD dan mengambil secara gratis di Bagian Perlengkapan Umum Sekda Kabupaten Nganjuk.

“Bagi PNS baru, harus beli seragam batik dengan harga bervariasi,” ungkap sumber yang enggan identitas dirinya dicantumkan.

Selain itu, pengadaan kain batik ini juga diduga banyak penyimpangan. Pasalnya, kain batik dengan nilai miliaran rupiah itu, oleh pemenang tender asal Sidoarjo hanya dalam kurun waktu sekitar 3 minggu sudah dapat dilaunching.(jati)

Keterangan Gambar: Pegawai Kejari, setelah pemeriksaan keempat pejabat Pemkab Nganjuk terkait penyimpangan dana seragam batik PNS tahun 2015.