ADAKITANEWS, Kota Blitar – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Jalan Mastrip Kota Blitar mendatang kantor DPRD Kota Blitar untuk melakukan hearing bersama DPRD, Kamis (05/10).

Massa datang dengan membawa beberapa atribut yang bertuliskan rasa syukur karena PTUN Surabaya akhirnya mengabulkan gugatan mereka, yakni terkait penolakan penggusuran tanpa adanya relokasi.

Putusan ini diberikan setelah melalui proses sidang yang panjang selama 5 bulan dan 21 kali sidang. Dalam amar putusan No 8/G/2017/ PTUN.SBY, Majelis Hakim PTUN Surabaya menyatakan surat perintah penggusuran terhadap kios PKL Mastrip tidak sah dan dibatalkan demi hukum.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto mengatakan, jika memang dasar penggusurannya disuruh mencabut, berati penggusuran itu tidak sah. “Mereka secara baik-baik sudah menyampaikan bahwa masalah penggusuran yang terlanjur dilakukan dan dianggap selesai. Yang terpenting saat ini bagaimana rencana kebijakan Pemerintah Kota Blitar terhadap pedagang jalan mastrip yang menginginkan segera diberikan tempat relokasi sebagaimana teman-teman pedagang lainnya yang sudah mendapatkan tempat relokasi. Jadi Pemkot harus adil,” kata Totok saat ditemui setelah hearing, Kamis (05/10).

Totok mengaku, pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan eksekutif untuk menyampaikan aspirasi pedagang agar secepatnya bisa segera ditindaklanjuti. “Tentu tindak lanjutnya, kami akan memanggil eksekutif untuk rapat kerja penyelesaian kasus ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Jalan Mastrip Kota Blitar, Adi Santoso meminta agar para pejabat untuk tidak membiasakan diri berbicara yang tidak sesuai fakta. Ia juga meminta agar dilakukan klarifikasi dan pengecekan di lapangan, terkait berapa sesungguhnya pedagang eks mastrip yang sekarang berjualan di ruko PT KAI.

“Opini yang muncul di luar bahwa proses penggusuran adalah untuk perbaikan drainase dalam rangka menanggulangi banjir yang selalu terjadi menggenangi jalan mastrip. Tetapi fakta terbalik, setelah dibangun drainase justru terjadi banjir yang luar biasa pasca hujan pertama beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kenapa sesama PKL yang berdomisili lebih lama sekitar 25 tahun belum memiliki kejelasan tempat relokasi. Sedangkan PKL lain, sudah memiliki gambaran tempat relokasi. “Ini pasti ada ketimpangan. Seandainya pemerintah tetap kukuh seperti itu, kami akan membawanya ke jalur hukum,” ujar Adi.

Sebagai perwakilan pedagang Adi menegaskan, bahwa dewan sudah menerbitkan rekomendasinya dengan tegas beberapa bulan lalu, yang salah satunya berisi kewajiban pemerintah kota untuk menyediakan relokasi.

“Saya heran kalau institusi DPRD sudah diabaikan, proses hukum diabaikan, terus rakyat mau apa?” tandasnya.

Adi menambahkan, terkait ajuan banding yang dilakukan Pemkot, pihaknya tetap menghormati. Namun demikian menurutnya, tidak ada bukti baru yang akan di bawa untuk bahan banding. “Saya tetap meyakini ada solusinya. Jika tidak ada titik temu, maka jalur hukum yang akan menyelesaikannya,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana hearing PKL jalan mastrip dengan DPRD Kota Blitar.(foto : fathan)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/051017-fat-blitar-pkl-2-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/051017-fat-blitar-pkl-2-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,blitar,pemkot blitar,pkl
ADAKITANEWS, Kota Blitar - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Jalan Mastrip Kota Blitar mendatang kantor DPRD Kota Blitar untuk melakukan hearing bersama DPRD, Kamis (05/10). Massa datang dengan membawa beberapa atribut yang bertuliskan rasa syukur karena PTUN Surabaya akhirnya mengabulkan gugatan mereka, yakni terkait penolakan penggusuran tanpa adanya relokasi. Putusan ini...