image@dakitanews Kediri – Pengurus Cabang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kediri pagi ini (10/10) kembali mendatangi Kantor Dewan Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka adalah untuk menindaklanjuti aksi kemarin Rabu (08/10).

Pada audiensi ini PMII meminta anggota DPRD Kabupaten kediri untuk menandatangani surat pernyataan penolakan UU Pemilukada  yang mereka ajukan. “Tujuan audiensi hari ini adalah sebagai wujud tindak lanjut aksi kemarin yang belum sempat mendapat kepuasan dari sahabat-sahabat PMII. Selain itu tujuan kami kesini juga untuk mengajukan surat pernyataan yang isinya menolak UU Pemilukada supaya dicabut dan tetap melaksanakan Pemilukada secara langsung khususnya di Kabupaten Kediri,” jelas Ketua Pengurus Cabang PMII Kediri, Findra.

Para aktifis mahasiswa tersebut meminta seluruh fraksi menandatangani surat penolakan UU Pemilukada. Tidak terkecuali seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri yang berasal dari Parpol yang dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

“Kami ingin surat pernyataan ini ditandatangani oleh seluruh fraksi yang ada di sini tanpa terkecuali. Nantinya surat ini akan kami bawa ke pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan di Mahkamah Konstitusi dan akan kami jadikan sebagai bahan untuk mengontrol demokrasi khususnya untuk memilih kepala daerah.” lanjut Findra.

Audiensi dihadiri oleh jajaran ketua, wakil ketua dan hampir seluruh ketua fraksi di DPRD Kabupaten Kediri. Surat pernyataan yang berisi tuntutan mencabut UU Pemilukada dan tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung ini akhirnya ditandatangani oleh beberapa fraksi diantaranya dari fraksi PKB, NasDem dan PDI-P, sementara fraksi yang lain seperti Gerindra, Golkar dan PAN menolak untuk menandatangani.

Selain dari beberapa fraksi yang menolak untuk menandatangani, ketua DPRD Sulkani juga menolak menandatangani surat pernyataan tersebut. Sulkani menyampaikan bahwa cukup dari fraksinya saja yang tandatangan, kalau atas nama ketua DPRD berarti secara tidak langsung juga membawa nama lembaga.

“Cukup diwakili fraksi saja, Jika atas nama ketua DPRD maka secara tidak langsung membawa nama lembaga,” ujar Sulkani. (bimo)

Keterangan Gambar : Proses audendi para aktifis PMII dengan kalangan DPRD Kabupaten Kediri

RedaksiPolitikpmii,tolak pemilukada tak langsung
@dakitanews Kediri - Pengurus Cabang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kediri pagi ini (10/10) kembali mendatangi Kantor Dewan Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka adalah untuk menindaklanjuti aksi kemarin Rabu (08/10). Pada audiensi ini PMII meminta anggota DPRD Kabupaten kediri untuk menandatangani surat pernyataan penolakan UU Pemilukada  yang mereka ajukan. 'Tujuan audiensi...