pmii3

@dakitanews Kota Kediri – PMII dalam melalukan unjuk rasa, memaksa agar seluruh fraksi anggota DPRD Kota Kediri turun menandatangani surat tuntutan penolakan UU pilkada. Para anggota dewan DPRD Kota Kediri merespon tanggapan tersebut, kecuali fraksi PKS dan Demokrat. Kedua fraksi tersebut cenderung menghindari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri menanggapi aksi mahasiswa yang dilakukan siang ini, Rabu (8/10), pukul 11.00 WIB di depan Kantor DPRD Kota Kediri. Dalam tanggapannya merespon tuntutan yang diajukan para aktifis mahasiswa guna mebolak UU Pilkada. Para anggota DPRD menandatangani surat tuntutan yang dibawa oleh para aktifis PMII.

Menurut informasi yang dihimpun oleh tim @dakitanews.com di lokasi. Hampir seluruh fraksi ikut menandatangani surat tersebut. Kecuali hanya dua fraksi, yaitu PKS dan Demokrat. Keduanya terkesan menghindar dari aksi para aktifis mahasiswa tersebut.

Kholifi Yunon, ketua sementara DPRD Kota Kediri dalam pidatonya menjelaskan, bukan karena alasan menghindar kedua fraksi tersebut tidak dapat menanggapi tuntutan. Tetapi karena ketidak hadiran kedua fraksi tersebut. Selain itu, sudah merupakan kewajiban anggota DPRD melaksanakan ketentuan dari kebijakan fraksi di pusat.

“Mungkin fraksi PKS dan Demokrat tidak hadir, atau masih ada kesibukan. Jadi tidak bisa hadir. Kalau terkait kebijakan DPRD, kami mengikuti ketentuan dari tiap-tiap fraksi di pusat.” terang Kholifi.

Namun hal ini ditentang para mahasiswa. Karena dipandang sebagai pengkebirian hak demokrasi secara umum. Menurut Findra, DPRD merupakab wakil rakyat jika sudah menjabat sebagai anggota dewan, bukan wakil dari fraksi yang dapat dikendalikan oleh partai.”Anggota dewan itu wakil rakyat! Bukan wakil partai! Tidak bisa donk seperti itu.” jelas Findra. (Ega)

Keterangan Gambar : PMII saat melakukan unjuk rasa

RedaksiPolitik
@dakitanews Kota Kediri - PMII dalam melalukan unjuk rasa, memaksa agar seluruh fraksi anggota DPRD Kota Kediri turun menandatangani surat tuntutan penolakan UU pilkada. Para anggota dewan DPRD Kota Kediri merespon tanggapan tersebut, kecuali fraksi PKS dan Demokrat. Kedua fraksi tersebut cenderung menghindari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Para anggota...