2015-07-06_21.35.58

ADAKITANEWS, Madiun – Setelah diberi somasi yang ketiga tidak digubris, PT KAI Daops VII Madiun segera melakukan upaya hukum lainnya. Langkah itu dilakukan dengan melaporkan warga yang dianggap melakukan penyerobotan tanah aset milik PT KAI kepada aparat penegak hukum.

Tim hukum telah memilah dan mempelajari status kontrak dari warga yang saat ini masih menempati aset lahan milik PT KAI.

“Tahap pertama, kami laporkan secara pidana beberapa nama yang menempati aset milik PT KAI, tapi tidak memberikan kontribusi. Kami masih memilih dan memilah mana yang akan kami pidanakan lebih dulu. Setelah ditemukan maka segera dilaporkan,” jelas Manager Humas PT KAI Daops 7 Madiun Eko Budianto, Senin (6/7).

Dilaporkan, PT KAI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada 130 lebih warga yang menempati lahan bekas emplasemen Stasiun KA Pare. Namun, surat somasi yang diberikan kepada warga, justru dikembalikan lagi ke Kantor PT KAI Daops VII Madiun. Dari sekitar 130 bidang tanah tersebut ada statusnya terhenti kontraknya, macet dan sama sekali tidak ada kontraknya.

Menyinggung kapan PT KAI Daops VII Madiun akan membuat laporan pidana, Eko hanya menyatakan langkah itu dilakukan secepatnya. “Saya belum memastikan soal waktu, pokoknya secepatnya. Jika benar dilakukan, saya kabari nanti. Surat somasi dikirim, justru mereka kembalikan lagi kepada PT KAI Daops VII Madiun,” ujarnya singkat. (UK/*)

Keterangan Gambar : Eko Budianto Humas PT KAI Madiun

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-06_21.35.58.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-06_21.35.58-150x150.jpgRedaksiHukum Kriminalkai,madiun,pt
ADAKITANEWS, Madiun - Setelah diberi somasi yang ketiga tidak digubris, PT KAI Daops VII Madiun segera melakukan upaya hukum lainnya. Langkah itu dilakukan dengan melaporkan warga yang dianggap melakukan penyerobotan tanah aset milik PT KAI kepada aparat penegak hukum. Tim hukum telah memilah dan mempelajari status kontrak dari warga yang...