Windar-2ADAKITANEWS, Madiun – PT KAI Daops VII Madiun memberikan deadline (batas waktu) terakhir untuk Pemkab Kediri agar segera mengembalikan aset lahan seluas 1.200 meter persegi dijadikan sekitar 60 pertokoan dan perkantoran di Pare, Kabupaten Kediri hingga 1 Juli 2015 mendatang. Hal ini menyusul, PT KAI Daop VII Madiun harus melaksanakan penertiban asset dalam waktu dekat.

“Apalagi, Pemkab Kediri juga mengaku tidak sanggup membayar nilai kontrak disesuaikan dengan harga kekinian ke PT KAI Daop VII Madiun untuk penyewaan lahan itu. Sebenarnya, Bupati Kediri sendiri sudah berkomitmen menyerahkan lahan ke PT KAI, tapi saat kami undang rapat di Madiun kemarin hasilnya deadlock,” jelas Kepala PT KAI Daop VII Madiun R Windar Prihadi Aji, Jumat (26/6).

Ia mengatakan awalnya lahan itu dikontrak mulai dari tahun 1990 silam dengan luas lahan 5.000 meter persegi dengan nilai kontrak Rp 85 juta. Lalu, tahun 1997 diubah menjadi 1.200 meter persegi dengan kesepakan bagi hasil. Tidak berselang lama tahun 2012 kontrak disempurnakan kembali dengan nilai sewa Rp 75 juta per tahun dan tahun 2014 naik menjadi Rp 85 juta per tahun.

Kenyataan, tambahnya, setelah kami cek di lapangan lahan itu sudah menjadi 60 pertokoan dan perkantoran dengan nilai sewa rata-rata Rp 85 juta per toko. Ada disewa untuk pertokoan, dealer motor dan lainnya. “Makanya, kami tertibkan lantaran nilai kontrak ke penghuni jauh lebih mahal dibandingkan ke PT KAI Daop VII Madiun. Makanya, lahan akan kami ambil,” tandasnya.

Menurutnya ketika lahan hendak diambilalih PT KAI Daop VII Madiun itu, per 1 April 2015 lalu. Waktu hendak serah terima ada kesepakatan untuk pembahasan ulang. disepakati, Lahan milik PT KAI namun bangunan milik Pemkab Kediri. Dalam kontrak klausul berita acara tahun 2012, jika lahan dikelola PT KAI Daop VII Madiun akan dikembalikan berupa lahan kosong tanpa bangunan dan tanpa tuntutan.

“Artinya lahan dikembalikan seperti semula, tapi justru deadlock. Makanya, kami mengeluarkan somasi agar lahan dikosongkan. Namun pihak Pemkab Kediri mengajak negosiasi dan sanggup membayar Rp 200 juta 2 tahun. Itu artinya tak ada kenaikan sama dengan Rp 85 juta per tahun. Kami tidak bisa menerima,” tandasnya.

Setelah itu, diberikan jalan tengah (win-win solution). Yakni bagi penyewa lahan akan berurusan dengan PT KAI Daop VII Madiun. “Sedangkan lahannya nilai berurusan dengan Pemkab Kediri. Semoga ini jadi jalan terbaik atau tidak ada perubahan lagi,” ujar R Windar Prihadi Aji penuh harap. (UK)

Keterangan Foto: R Windar Prihadi Aji

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/06/Windar-2.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/06/Windar-2-150x150.jpgRedaksiDaerahkai,madiun
ADAKITANEWS, Madiun - PT KAI Daops VII Madiun memberikan deadline (batas waktu) terakhir untuk Pemkab Kediri agar segera mengembalikan aset lahan seluas 1.200 meter persegi dijadikan sekitar 60 pertokoan dan perkantoran di Pare, Kabupaten Kediri hingga 1 Juli 2015 mendatang. Hal ini menyusul, PT KAI Daop VII Madiun harus...