2015-07-06_04.17.14

ADAKITANEWS, Kediri – Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dianggap hanya akal-akalan untuk mempertahankan kekuasaan dari Bupati Kediri yang akan mengikuti pencalonan Bupati periode selanjutnya.

Pasalnya seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mendapat undangan dari Bagian Sekretaritan Dewan untuk melakukan pembahasan, KUA, PPAS, pada Senin (06/07) serta paripurnanya sekaligus dalam satu hari. Hal itu, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2007.

Edy Suprapto Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri menganggap pembahasan tersebut tidak masuk akal. Sebab, pembahasan KUA dan PPAS yang menyangkut hidup seluruh masyarakat Kediri tersebut tidak mungkin hanya dibahas dalam satu hari.

“Apakah bisa KUA dan PPAS dibahas dalam waktu yang sesingkat itu?, KUA dan PPAS ini menyangkut harkat hidup orang banyak. Karena rancangan PPAS itu merupakan perioritas Plafon anggaran untuk tahun 2016,” jelasnya kepada tim adakitanews.com. Minggu (05/07).

Waktu yang singkat untuk pembahasan KUA dan PPAS ini menurut Edy Suprapto tidak logis dan terkesan permainan politik untuk mempertahankan kekuasaan. “Ada penyempitan waktu ini, saya justru curiga dengan itu, apakah ini mungkin untuk mempertahankan kekuasaan saja. Masalah itu biar masyrakat saja yang menilai,” terangnya

Lebih lanjut Edy Suprapto menjelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Di bagian ketiga, tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, pada pasal 84 ayat (2) menyatakan, Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. ”Ternyata oleh Kabupaten Kediri diberikannya minggu akhir dalam bulan Juni“ jelasnya.

Pada Pasal 87 ayat (3) permendagrin tersebut menyatakan, Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.“Dalam peraturan Permendagri itukan masih ada tenggang waktu satu bulan, kenapa di Kabupaten Kediri ini istimewa sekali, sehari harus selesai. Apakah ini bisa memikirkan priroritas project nanti untuk Kediri kedepan, jika hanya dalam satu hari,“ ujar Edy Suprapto

Menurut Edy Suprapto, seluruh anggota Dewan harus tahu dengan seksama aliran dana di Pemerintah Kabupaten Kediri yang merupakan dana mutlak milik rakyat.“Kita (anggota dewan-red) harus tahu, bahwa dana mutlak milik rakyat yang telah dipercayakan penuh kepada anggota Dewan. Maka kita harus tahu dengan seksama dana itu dibelanjakan untuk apa saja,“ jelasnya.(zay)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-06_04.17.14.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-06_04.17.14-150x150.jpgRedaksiPolitikkediri,Kua,ppas
ADAKITANEWS, Kediri - Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dianggap hanya akal-akalan untuk mempertahankan kekuasaan dari Bupati Kediri yang akan mengikuti pencalonan Bupati periode selanjutnya. Pasalnya seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mendapat undangan dari Bagian Sekretaritan Dewan untuk melakukan pembahasan,...