rapat-dengar-pendapatADAKITANEWS, Kediri – Rapat Dengar Pendapat (RDP)pada Rabu, (02/11) antara komisi A DPRD Kabupaten Kediri dengan pihak Pemkab terkait pelaksaan Pemilihak Kelapa Desa (Pilkades) tidak menemui titik temu. Pemkab Kediri yang diwakili BPMPD dan Bagian Hukum bersih kukuh melanjutkan tahapan Pilkades yang saat ini sudah berjalan. Padahal, Peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) terkait pemilihan Kepala Desa masih belum diubah.

Dalam jawaban yang disampaikan oleh pihak pemkab Kediri terkait kekawatiran DPRD atas terjadinya konflik akibat cacat hukum dan waktu pelaksanaan tahapan yang terlalu pendek, pihak pemkab tetap bersih kukuh melanjutkan tahapan Pilkades yang akan digelar pada 28 Desember mendatang. Alasanya, hasil konsultasi pihak eksekutif dengan pihak Kemendagri yang memperbolehkan pelaksanaan Pilkades.

Alasan lain yang disampaikan pemkab Kediri adalah biaya pelaksanaan Pilkades yang sudah terlanjur dianggarkan pada APBD tahun 2016. Selain itu, pelaksanaan pilkades tersebut juga sudah dilaporkan pada pemerintah pusat.

Menanggapi jawaban pemkab Kediri, pihak DPRD Kabupaten Kediri menganggap pemkab tetap melanggar hukum. Pasalnya, Pemkab dinilai mengabaikan surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/3476/SJ.

“Seharusnya dibaca dan dipahami dulu aturanya seperti apa. Ini Perdanya belum direvisi sesuai dengan Surat Keputusan MK dan SE Mendagri, Pemkab sudah melaksanakan tahana pilkades. Lalu paying hokum pelaksanaan Pilkades tersebut apa?,” ujar Edi Suprapto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri. Rabu, (02/11).

Edi menjelaskan, hingga kini Pasal 23 ayat 1 huruf g Perda Perda kab Kediri nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan dan pengakatan kepala desa belum direvisi. Bukan hanya itu, Pasal 10 ayat 1 huruf g Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2016 juga belum direvisi. “Lalu yang dijadikan dasar pelaksanaan Pilkades itu apa?, ungkap Edi Suprapto.

Terkait hasil konsultasi dengan Kemendagri, lanjut Edi, tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Pasalnya, hal tersebut hanya merupakan referensi saja bagi pihak yang melakukan konsultasi. “hasil konsultasi itu bukan produk hukum, jadi tidak bisa menjadi dasar acuan untuk pelaksanaan kegiatan. Aturan di SE Mendagri sudah jelas, aturan hukum dibawahnya harus direvisi untuk menyesuaikan SE tersebut,” jelas Edi.

Menanggapi pelaksanaan Pilkades serentak yang sudah dianggarkan pada APBD tahun 2016, Edi menyatakan tetap bisa dilaksanakan ditahun 2017. “Tidak ada masalah dengan anggaran, biarkan masuk Silpa dulu, nanti di APBD tahun 2017 kan bisa dianggarkan kembali. Justru mungkin bisa lebih besar anggaran tersebut, kalau berkurang saya yakin tidak, kita memiliki ketercukupan anggaran kok, tinggal bagaimana kesepakatannya dengan DPRD. Alasanya kan jelas, menunggu selesainya revisi Perda dan Perbup,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemkab Kediri hendak menggelar Pilkades secara serentak pada 28 Desember mendatang. Namun hingga kini Perda maupun Perbup sebagai perangkat teknis pelaksanaan kegiatan tersebut belum direvisi menyusul terbitnya surat Keputusan Mahkaman Agung yang mengabulkan uji materi terhadap pasal 33 huruf G dan pasal 50 ayat (1) huruf C undang-undang nomor 6 tahun 2014. Dengan dikabulkanya uji materi tersebut, maka setiap warga Negara Indonesia (WNI) boleh dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai kepala desa dimanapun.

Atas keputusan tersebut, Kementrian dalam negeri mengeluarkan surat edaran Nomor 140/3476/SJ tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. SE tersebut merupakan pedoman teknis pelaksanaan pemilihan dan pengakatan kepala desa.

Namun sayang hingga berita ini diungah, pihak pemkab belum dapat dikonfirmasi. Kepala BPMPD Kabupaten Kediri, Satirin saat dihubungi melalui telephon selulernya tidak diangkat. (ys)

 

Keterangan Gambar : Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD kabupaten Kediri dengan Pemkab Kediri

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2016/11/RAPAT-DENGAR-PENDAPAT.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2016/11/RAPAT-DENGAR-PENDAPAT-150x150.jpgREDAKSIDaerahkediri,mendagri,Pilkades
ADAKITANEWS, Kediri – Rapat Dengar Pendapat (RDP)pada Rabu, (02/11) antara komisi A DPRD Kabupaten Kediri dengan pihak Pemkab terkait pelaksaan Pemilihak Kelapa Desa (Pilkades) tidak menemui titik temu. Pemkab Kediri yang diwakili BPMPD dan Bagian Hukum bersih kukuh melanjutkan tahapan Pilkades yang saat ini sudah berjalan. Padahal, Peraturan daerah...