Sebanyak 4 Perda Kota Kediri Dibatalkan Presiden Jokowi

2109

mangApADAKITANEWS, Kota Kediri – Instruksi Presiden tentang pencabutan Peraturan Daerah (Perda) berimbas pada Kota Kediri. Sebanyak empat Perda resmi dibatalkan alias dicabut berbarengan dengan 3.143 Perda Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Indonesia.

Kabag Humas Pemkot Kediri, Apip Permana menuturkan, pemberitahuan pencabutan itu diketahui oleh Pemkot Kediri setelah diterimanya surat Gubernur Jawa Timur nomor 188/64.K/KPTS/013/2016 tentang pembatalan 4 perda kota Kediri tertanggal 13 juni 2016. Surat tersebut resmi diterima oleh Pemkot Kediri pada Kamis, (16 Juni 2016) kemarin. “Memang ada surat dari Gubernur pada Pemkot Kediri terkait tentang pembatalan sejumlah Perda,” Ujar Apip Permana. Jumat, (17/06).

Ia menjelaskan, dari keempat Perda itu, tidak semuanya dibatalkan secara total, namun dua diminta dilakukan perbaikan. “Hanya 2 saja, yaitu perda Perda nomor 05 tahun 2011 dan Perda nomor 6 tahun 2012 yang total. Sedang 2 Perda lainya, yaitu Perda nomor 11 tahun 2007 dan Perda nomor 08 tahun 2013, hanya beberapa pasal saja yang dibatalkan,” ungkapnya.

Sedangkan keempat Perda tersebut yakni Perda nomor 05 tahun 2011 tentang Perijinan Pengelolaan Air Tanah berikut Perda nomor 13 tahun 2013 yang merupakan perubahan atas perda tersebut. Kedua perda itu dinilai bertentangan dengan lampiran I huruf CC 1 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah .

Perda nomor 11 tahun 2007 tentang Pendidikan. Namun dalam Perda tersebut hanya beberapa pasal saja yang dinyatakan tidak batal, diantaranya ketentuan pasal 1 angka 30,31,33,34 dan angka 52, Pasal 5 ayat 3, pasal 23 ayat 2, pasal 24 ayat 2, bagian ke 1 dan bagian ke 2 bab 10, pasal 35 ayat 5, pasal 36 ayat 3, 4 dan ketentuan bagian ke 2 bab 15.

Sejumlah pasal dan bagian itu dianggap bertentangan dengan lampiran huruf A. 1, 3 dan 5 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Gubernur menyatakan bahwa Pemkot tidak berwenang atas pengelolaan pendidikan menengah atas dan kejuruan serta pemberian akreditasi.

Perda nomor 08 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama. Beberapa pasal dalam Perda ini juga diminta dibatalkan, yakni, ketentuan pasal 36 dan pasal 38. Kedua pasal itu dinyatakan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 mei 2014.

Perda nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, karena bertentangan dengan Permendagri tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah. Perda tersebut dianggap dapat menghambat birokrasi dan perijinan investasi di daerah.

Atas pembatalan sejumlah Perda tersebut, kata Apip, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut sebelum menentukan sikap. “Masih kemarin surat Gubernur sampai di kita. Tentu ini akan kita pelajar lebih lanjut secara seksama sebelum menentukan sikap bagaimana yang tepat untuk kita ambil,” pungkasnya. (zay).

Keterangan Gambar : Kabag Humas Pemkot Kediri Apip Permana.