ADAKITANEWS, Blitar – Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), untuk kebutuhan pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, masih banyak desa yang belum memahami penggunaan aplikasi ini dengan benar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya agar operator di desa bisa menerapkan atau menggunakan aplikasi siskeudes, seperti mengadakan bimbingan teknis. Dari kegiatan bimbingan teknis tersebut dimaksudkan untuk mendorong tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Sehingga melalui Bimtek dapat mengetahui dan melaksanakan tugas dan fungsi yang benar sesuai undang-undang yang berlaku.

“Kita sudah sering mengadakan bimtek. Tahun 2018 ini, saya wajibkan semua desa sudah menggunakan aplikasi siskeudes. Awalnya memang akan kesulitan, tetapi jika sudah paham akan mudah dan berdampak pada perencanana maupun pelaksanaan menjadi tepat waktu, sehingga akurat,” pungkasnya, Selasa (20/03).

Menurutnya, dengan bergulirnya APBN sesuai nawacita Presiden, seluruh desa di penjuru tanah air memerlukan pemikiran khusus agar efektif dalam melakukan setiap program, sehingga bisa akuntabel dan transparan. Makanya mulai dari KPK dan Kemendes, berpikir keras bagaimana tata kelola sistem pelaporan modern yang akuntabel dan transparan, sehingga dibentuk aplikasi ini.

“Tentunya tidak ada alasan aplikasi ini menjadi momok karena sudah dibikin melalui proses kajian. Selain itu sudah ada penyempurnaan-penyempurnaan. Makanya tahun 2018 ini semua desa wajib menerapkan siskeudes. Kalau merasa kesulitan bisa konsultasi ke kecamatan, dimana disitu kan ada pendampingan. Atau bisa langsung ke Dinas,” terang mantan Kepala Bakesbangpol ini.

Mujianto menyarankan Camat maupun Kepala Desa, agar tidak sering mengganti operator karena akan semakin menyulitkan. Selain itu dalam melakukan audit, saat ini BPK dan KPK akan lebih banyak mengunjungi desa-desa. Karena meskipun keterbatasan personel, BPK dan KPK akan bekerja sama dengan BPKP dan inspektorat.

“Dulu memang hanya beberapa. Tetapi sekarang 80 persen akan dikunjungi. Namun jika sudah bisa menggunakan aplikasi siskeudes tentu tidak perlu khawatir,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Salah satu bimtek aplikasi siskeudes.(foto : fathan)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/adakitanews20180320_161719-1024x767.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/adakitanews20180320_161719-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,blitar,desa,siskeudes
ADAKITANEWS, Blitar - Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), untuk kebutuhan pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, masih banyak desa yang belum memahami penggunaan aplikasi ini dengan benar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya...