MINGGU, 17 AGUSTUS 2014 12:28:56 – OLEH : TEGAR

Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-69

gmniRekonsolidasi Ideologi Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Ke Depan

Merdeka!!!!!! Sebagaimana tertuang dalam Preambule undang-undang dasar 1945, tujuan kemerdekaan bangsa ini adalah
“untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sehingga bangsa ini menyatakan kedaulatan
berada ditangan rakyat sebagai pemilik sah Negara ini.

Demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat memiliki makna penyelenggaraan Negara “Dari dan Untuk rakyat.” Makna
seluas-luasnya dari kalimat tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan aspirasi dan kepentingan
rakyat diatas segalanya. Kendati dalam perjalanan bangsa ini istilah demokrasi mengalami berbagai dikotomi dengan
berbagai kepentingan politik yang menyelimutinya.

Namun apapun itu, demokrasi harus berorientasikan pada kesejahteraan sosial, sebagaimana dicita-citakan sang
proklamator, Bung Karno dengan istilah Sosio-demokrasi, yang menjadi salah satu pointer dari marhaenisme.
Disorientasi kehidupan berbangsa dan bernegara membawa dampak pada :

Pertama, Gradasi budaya, pengaruh budaya populis mencerabut mastarakat dari akar dari tata nilai sosial budayanya
sendiri yang arif dan adiluhung. Hingga berdampak pada tata kehidupan sosial masyarakat yang kontra produktif.

Kedua, Polarisasi ideologi. Melemahnya keyakinan idiologi kebangsaan, ditambah dengan lunturnya identitas diri
sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat membuat bangsa ini terombang ambing dalam konstalasi politik dunia.
Munculnya berbagai friksi idiologi dan faham kebangsaan yang tak terkendali mengancam terjadinya disintegrasi bangsa.

Ketiga, Distorsi kepentingan. Setiap terjadi perubahan kebijakan, terutama dunia internasional, dengan sendirinya
akan terjadi pergeseran kepentingan. Hal inilah yang menyebabkan negara kita semakin terpuruk. Orientasi politik dan
ekonomi negara kita sangat terpengaruh paham dunia luar. Kemandirian kita seakan lenyap ketika kepentingan asing
masuk ke dalam sistem pemerintahan. Ini terjadi manakala orientasi kepentingan negara kita harus disesuaikan dengan
kepentingan pasar dunia, dan bukan lagi berorientasi pada rakyat. Privatisasi usaha-usaha milik negara (BUMN), dan
penjualan perusahaan swasta nasional kepada pihak asing adalah bukti konkret ketidakberdayaan kita dalam aspek
ekonomi. Akibatnya, negara kita tidak mempunyai kekuatan dalam mengatur dan mengurus ekonomi sendiri. Negara kita pun
sangat mudah ”didikte” oleh kepentingan luar (asing) dengan dalih globalisasi dan liberalisasi.

Selain itu, isu ideologis yang berkembang saat ini juga menambah daftar masalah negara bangsa. Ya, represi ideologi
fundamentalis yang menginginkan negara agama terus berusaha mencerabut filosofi negara bangsa yang didasarkan atas
unity in divercity. Usaha itu telah mencapai tahap gerakan dan menuju pada proses dominasi. Pondasi nasionalisme yang
menopang terbentuknya Indonesia Raya bisa dikatakan hampir roboh diterpa olehnya. Kiranya ini yang menjadi perhatian
lebih bagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai garda terdepan penjaga ideologi bangsa.

Karena, persoalaan karakter, kepribadian, dan kedaulatan bangsa adalah masalah mental berbangsa. Saat mental ini
telah merosot maka akan merembet pada sisi yang lain. Kebudayaan, demokrasi, dan kebangsaan itu ikut terdegradasi.
Maka ideologilah yang membentuk mental sebuah negara bangsa.

Disitulah GMNI bertanggung jawab untuk menyikapi. Sehingga pada momentum ini, GMNI harus berusaha merefleksikan
kembali semangat Founding Fathers. Masa dimana gairah optimisme bergolak, hasrat persatuan digalang, dan cita-cita
terus disongsong. Ya, Jembatan emas yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 menjadi gaung. Kemerdekaan negara bangsa
Indonesia telah memecundangi kolonialisme di dunia. Indonesia membuktikan the rising tade of color (kebangkitan kulit
berwarna) benar-benar terjadi.

Tapi akankah gaung itu jaya selamanya atau hanya di masanya?.

Maka, kami Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kediri pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-69 berseru kepada
seluruh kader GMNI/Fron marhaenis se-Indonesia untuk tetap memegang optimisme ideologi, Konsisten terhadap perjuangan
yang telah menjadi kesepahaman GMNI se-Indonesia Raya. Maka, bagi GMNI yang harus disongsong adalah:

Memenangkan Marhaenisme

Dan kini yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah Marhaenisme. Ideologi yang sedang berada di tepi jurang. Hal
ini akibat dari interpretasi ideologi terlalu kuno. Sehingga gagasan Sukarno ini gagap di hadapan dunia kekinian.
Ketakutannya adalah marhaenisme masuk dalam daftar sejarah ideologi tradisional. Dan, yang berkepentingan adalah
GMNI. Bagaimana marhaenisme masih mampu survive di tengah kepungan lawan-lawannya.

Selain ideologi agamis fundamentalis, musuh lain Marhaenisme, kapitalisme sebagai alasan eksistensi marhaenisme telah
jauh berkamuflase. Sehingga kelompok anti-kapitalisme (termasuk GMNI) tak mampu memberikan konfrontasi yang berarti.
Dan militansinya terkesan mengendur. Keadaan ini terjadi akibat ideologi anti-kapitalisme tidak mampu berdinamisasi
–layaknya kapitalisme– dengan jaman yang terus bergerak.

Jika cita-cita marhaenime ingin tetap disonsong, maka bertitik tolak pada 2 hal di atas, ideologi GMNI harus menjadi
klas hegemoni. Tidak akan mungkin marhaenisme menjadi kekuatan represif yang memaksa. Strategi yang pernah
diterapakan Lenin dan Mao. Masa ini bukan jaman adu senjata demi ideologi, melainkan suatu perang hegemoni. Dimana
rakyat bukan lagi pelaku perang, tapi menjadi medan perang.

Dalam hal ini meminjam konsepsi Antonio Gramscy, aktivis marxis Italia, menjadi sangat penting. Adalah konsep
hegemoni. Suatu kali Gramscy dihadapkan pada realitas paradoks; perkembangan kapitalisme secara ekstensif di sebuah
negara, ternyata makin rendah militansi kaum buruh untuk menjatuhkan kapitalisme. Sebuah kenyataan yang bertentangan
dengan teori marxis ortodoks. Ada 2 sebab utama diantara banyak sebab kemenangan kapitalisme. Adalah:

1.Kapialisme mampu menunggangi institusi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan ekonomi (seperti lembaga
kemanusiaan, kelompok intelektual, dsb )secara hegemonik. Sehingga kapitalisme menjadi ukuran moralitas sosial.
Akibatnya hubungan yang –terkesan– pantas antara penguasa kapitalis dengan rakyat membuat buruh tidak menyadari
klasnya karena kehilangan hubungan sejarah. Dan tentu revolusi menjadi imajiner.

2.Dominasi budaya menjadi alat utama. Sehingga secara eksplisit tidak perlu penggunaan kekuatan politik kekerasan.
Maka yang tampak; kaum buruh merasa nyaman dengan kapitalisme dan seolah mendukungnya.
Di sini kapitalisme menjadi klas hegemonik. Maka untuk menumbangkannya: menggeser posisi kapitalisme sebagai kekuatan
dominan.

Meski teori lelaki yang hidup pada tahun 1920-an diproduksi untuk melawan kapitalisme di masanya, bukan berarti
konsepnya tak berlaku untuk marhaenisme menghadapi musuh-musuhnya selain kapitalisme. Untuk memenangkan marhaeninisme
duduk sebagai klas hegemonik, maka – senada dengan gagasan Gramscy– dibutuhkan:

1.Kepemimpinan intelektual dan moral. Dalam hal ini fungsi intelektual sebagai organiser hegemoni. Tentu yang
dimaksud: intelektual revolusioner yang memisahkan intelegensia dengan kepentingan borjuis atau menurut bahasa
Gramscy disebut intelektual tradisional. Sedangkan moral lebih berhubungan dengan nilai-nilai yang berkembang di
masyarakat. Prakteknya: di setiap lini atau lembaga masyarakat, seseorang harus mengepalai/mendominasi secara
keilmuan dan moral.

2.War of position (perang posisi). Konsep ini berkaitan dengan counter hegemony. Apa yang dilakukan musuh dengan
dominasi budaya, maka dilawan dengan hal yang sama. Dimana lembaga masyarakat/marhen dikonsolidir atau dibangun dan
mengembangkan sebuah budaya revolusioner. Dengan kata lain: machtvorming yang berbasiskan kebudayaan. Hal yang
pernah dilakukan LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat).

Memang, kompleksitas masalah ideologi tak terpaku pada sebuah konsep yang dikembangkan seseorang.
Alternatif-alternatif lain masih ditunggu untuk sebuah gagasan strategis dalam membangun negara bangsa. Dukungan
semua pihak, konsistensi, dan semangat juang menjadi kuncinya. Dan pada kepentingan GMNI dibutuhkan sebuah
rekonsolidasi ideology.

Rekonsolidasi Ideologi

Terlalu seringnya GMNI dikonfrotir dengan konsolidasi politik, meski kadang ketika dihadapkan kepada politik yang
sesungguhnya menjadi ciut. Dikarenakan ketidak kekurangpahaman terhadap intelektualitas politik, membuat berparadigma
buruk pada politik. Kadang banyak yang terjebak pada logika politik pragmatis.

Sehingga pada momentum Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-69 merenungkan secara aktif gagasan rekonsolidasi ideologi.
Ide itu bertumpu pada fenomena degradasi intelektual yang substantif. Ditambah kebutuhan GMNI untuk melakukan
reinterpretasi marhaenisme, agar ide Bung Karno ini mampu semakin survive di gelanggang globalisasi dunia.

Reinterpretasi ini memuat berbagai rumusan marhaenisme secara teoritis maupun praktis yang selaras dengan semangat
idealisme mahasiswa. Selain itu menegaskan bargaining position GMNI sebagai pelopor perubahan negara bangsa yang
berlandaskan marhaenisme sebagai azasnya menjadi hal utama dari sebuah rekonsolidasi ideologi. Jangan sampai
dikemudian hari terjadi keputusasaan terhadap ideologi Jangan sampai di kemudian hari terjadi keputusasaan terhadap
ideologi yang berujung skeptisisme di tubuh GMNI itu sendiri.

Demikian seruan ini kami dengungkan. Semoga cita-cita proklamasi terus konsisten disongsong GMNI sebagai penerus.
Kediri, 17 Agustus 2014

DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) KEDIRI

Ketua : Andika Arif Irwanto
Sekretaris : Moch. Ariful Anam

redaksiSuara Kita
MINGGU, 17 AGUSTUS 2014 12:28:56 - OLEH : TEGAR Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-69 Rekonsolidasi Ideologi Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Ke Depan Merdeka!!!!!! Sebagaimana tertuang dalam Preambule undang-undang dasar 1945, tujuan kemerdekaan bangsa ini adalah “untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk...